Sidikpolisinews.idMEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditegaskan dengan digelarnya kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Aceh Barat melalui Plt. Sekretaris Daerah, Dr. Kurdi, di Aula Dharma Wanita Persatuan (DWP), Selasa (10/3/2026).
Kegiatan strategis ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap lini pembangunan daerah.
Strategi Mewujudkan Kesetaraan
Dalam sambutannya, Dr. Kurdi
menyampaikan bahwa PUG bukan sekadar isu sosial, melainkan strategi kunci dalam memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, serta manfaat yang setara terhadap kebijakan pemerintah.
”Pengarusutamaan gender merupakan langkah strategis agar pembangunan yang kita jalankan benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Dr. Kurdi.
Beliau juga mengingatkan bahwa penerapan PUG merupakan amanat konstitusi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Mandat ini mewajibkan pemerintah daerah untuk memasukkan perspektif gender mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
Bukan Sekadar Beban Administrasi
Dr. Kurdi menekankan agar para aparatur sipil negara (ASN) dan perencana pembangunan tidak melihat PUG sebagai formalitas dokumen semata. Sebaliknya, ini adalah alat (tool) untuk menciptakan kebijakan yang lebih presisi dan tepat sasaran.
Tujuan Utama: Menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, inklusif, dan tepat sasaran.
Target Teknis: Para perencana dan focal point PUG diharapkan mampu menyusun analisis gender serta penganggaran yang responsif gender.
Output: Kebijakan yang mampu memberikan dampak luas dan nyata bagi masyarakat Aceh Barat.
Peserta dan Harapan ke Depan
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, perencana pembangunan, serta para focal point PUG di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Melalui penguatan kapasitas ini, diharapkan implementasi pembangunan di Aceh Barat dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkeadilan bagi semua gender.
Pewarta/udinjazz
