Surabaya, Sidikpolisinews.id – Partai Berlambang Ka’bah (PPP) Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan para santri, guru ngaji tradisional di kampung kampunh hingga majelis taklim yang selama ini dinilai memiliki kontribusi besar dalam menjaga pendidikan moral serta kehidupan sosial ditengah masyarakat.
Melalui Ketua PPP DPC Surabaya Muhaimin, SH,MM disampaikan dorongan kepada pemerintah kota. Muhaimin mengatakan di tengah lingkungan masyarakat masih banyaknya pondok pesantren khususnya di Kota Surabaya yang masih bertahan secara mandiri dengan keterbatasan biaya operasional. Dari mulai kebutuhan listrik, air, hingga konsumsi harian santri, sebagian besar masih ditanggung langsung oleh pengasuh pondok setempat.
“Kami terus melontarkan kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait tugas pemerintah kota untuk merespon yang masih belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, tetapi belum maksimal,” ujar Muhaimin pada Kamis (7/5/2026).
Politisi pensiunan Lurah ini akrab disapa Cak Imin, menilai pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Menurutnya, pesantren selama ini ikut membantu pemerintah menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif melalui pendidikan akhlak dan kedisiplinan.
Ia menyebut masih banyak pengasuh pondok pesantren di Surabaya yang harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan dasar para santri di tengah naiknya biaya hidup perkotaan.
“Banyak pengasuh pondok yang masih menanggung kebutuhan para santri, mulai bayar listrik, air, sampai kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar mantan Lurah Sidosermo tersebut.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhaimin menilai perlu nya pemerintah daerah untuk turun ke bawah dan melihat lebih nyata keberlangsungan pendidikan pesantren untuk bisa membantu nya. Apalagi, pesantren selama ini menjadi salah satu benteng pendidikan berbasis karakter dan spiritual di tengah tantangan sosial masyarakat urban.
Dalam data Kementerian Agama menunjukkan jumlah pondok pesantren di Jawa Timur termasuk yang terbesar di Indonesia. Berjumlah ribuan santri menempuh pendidikan berbasis keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang selama ini banyak berjalan dengan sistem gotong royong.
Menurut nya, perhatian terhadap dunia pesantren tidak cukup hanya melalui program seremonial. Ia berharap ada kebijakan yang benar-benar menyentuh riil kebutuhan pesantren juga para santri.
“Pondok pesantren ini juga bagian dari mencerdaskan anak bangsa Sesuia UUD’45. Pemerintah tugasnya membantu para santri yang ada di Kota Surabaya,” tegasnya.
Selain menyoroti kondisi pesantren, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada guru ngaji tradisional. Kelompok ini dinilai menjadi garda terdepan pendidikan agama di lingkungan masyarakat, namun banyak yang belum mendapatkan bantuan maupun insentif secara layak.
Muhaimin menyebut sebagian guru ngaji tradisional mengajar secara sukarela tanpa berharap imbalan. Namun di sisi lain, banyak dari mereka belum tersentuh program bantuan karena terkendala administrasi yang rumit.
“Guru ngaji tradisional ini mengajar dengan ikhlas tanpa bantuan siapa pun. Kadang diberi kesempatan mengurus izin pun enggak mau karena administrasinya terlalu ribet,” katanya.
Ia berharap Pemkot Surabaya dapat mencari formulasi kebijakan yang lebih sederhana agar para guru ngaji tradisional tetap mendapatkan perhatian negara tanpa terbebani proses administratif yang berbelit.
Menurutnya, pemberian insentif kepada guru ngaji bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi bentuk penghormatan terhadap pengabdian mereka dalam membangun pendidikan moral masyarakat.
“Pemerintah berkewajiban merespon guru ngaji yang ikhlas ini. Kalau mereka mendapat insentif tentu akan sangat membantu,” ujarnya.
Tak hanya itu, Muhaimin juga menyoroti pentingnya keberadaan majelis taklim yang selama ini aktif menggelar kegiatan keagamaan secara swadaya. Aktivitas seperti pembacaan selawat, yasin, pengajian, hingga doa bersama dinilai ikut menjaga ketenangan sosial di tengah dinamika perkotaan Surabaya.
“Majelis taklim ini istiqamah, tanpa pamrih terus berdoa untuk keluarga, lingkungan, sampai Kota Surabaya agar aman dan dijauhkan dari musibah,” ucapnya.
Ia menilai komunitas keagamaan berbasis masyarakat tersebut merupakan aset sosial yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah kota. PPP Surabaya, lanjut Muhaimin, akan terus mengawal aspirasi tersebut agar kesejahteraan santri, guru ngaji, dan kegiatan keagamaan masyarakat dapat menjadi prioritas pembangunan sosial di Surabaya.
“Kami dari PPP akan terus menyuarakan agar hal-hal seperti ini diperhatikan demi kebaikan Kota Surabaya,” pungkasnya.(red haryo)
