SIDIKPOLISINEWS.ID MEULABOH – (Bupati Tarmizi, S.P,. M.M. Aceh barat), memberikan pernyataan tegas terkait isu penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi ratusan ribu warga Aceh. Saat ditemui di Kantor MPU Aceh Barat, beliau memastikan bahwa operasional di RSUD Cut Nyak Dhien (CND) tetap berjalan normal dan melayani masyarakat seperti biasa.
Bupati menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data kepesertaan BPJS yang dibiayai pemerintah. Secara total di Aceh, terdapat sekitar 380.000 jiwa yang masuk dalam daftar awal penonaktifan.
Estimasi awal mencapai 10.000 orang.
Warga yang masuk dalam kategori Desil 8-10 (kelompok masyarakat mampu/kaya).
Angka 10.000 tersebut masih bersifat data awal dan sedang dalam proses verifikasi lebih lanjut.
Bupati meminta warga tidak panik jika menemukan namanya masuk dalam daftar nonaktif padahal kondisi ekonominya tidak mampu (Desil 1-7).
“Jika seandainya ada warga yang seharusnya masuk Desil 1-7 tapi tercatat di Desil 8-10, lalu berobat ke rumah sakit dan ditagih biaya karena tidak mampu, maka Pemerintah Daerah akan memikirkan solusinya. Kami tidak akan membiarkan masyarakat kesulitan,” tegas Bupati.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang melakukan pembersihan data agar bantuan jaminan kesehatan tepat sasaran. Proses ini dijadwalkan mengikuti alur berikut:
Mei – Juni: Masa referensi dan perbaikan daftar akte.
1 Juli: Pengiriman daftar final ke pusat.
10 Juli: Penyerahan kembali hasil verifikasi.
Untuk memastikan akurasi data, Pemkab Aceh Barat telah membuka Posko Pengaduan di seluruh Gampong se-Aceh Barat. Posko ini dibuka mulai kemarin hingga tanggal 15 Mei 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyoroti adanya ketimpangan data di mana terdapat pihak yang tidak berhak namun masuk dalam kategori warga miskin.
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras masuk dalam Desil 1 sampai 5.
Warga yang merasa mampu (Desil 8-10) namun masih terdaftar di Desil 1-5 diminta untuk melapor agar jatah tersebut bisa diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
Bupati menegaskan tidak segan-segan mengambil tindakan tegas atau mencopot posisi pihak terkait jika sengaja memanipulasi data kemiskinan demi mendapatkan fasilitas BPJS gratis.
“Jangan sampai jatah orang yang benar-benar membutuhkan diambil oleh mereka yang mampu. Kita ingin data ini bersih dan benar-benar membantu rakyat kecil,” tutupnya pada Rabu (6/5/2026).
Penulis/udinjazz
