SIDIKPOLISINEWS.ID || NTT.Pernyataan keras dilontarkan oleh advokat Eduardus Nahak terkait kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka. Menurutnya, lembaga legislatif tersebut dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan serta menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan oleh masyarakat.
Penilaian pedas ini didasarkan pada sejumlah indikator yang menjadi sorotan utama. Nahak menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah dan proses pengambilan keputusan yang dinilai tertutup. Selain itu, respons DPRD terhadap aduan masyarakat dianggap berjalan lambat, menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi warga.
Lebih lanjut, Nahak menyoroti lemahnya kontrol DPRD terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, pengawasan terhadap implementasi program-program pemerintah juga dinilai tidak efektif, membuka potensi terjadinya penyimpangan dan inefisiensi.
“Beberapa faktor tersebut di atas itulah sehingga dewasa ini banyak yang merasa bahwa anggota DPRD Kabupaten Malaka lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau partai setelah terpilih, bukan benar-benar mewakili suara rakyat,” tegas Nahak. Persepsi ini, lanjutnya, sering kali memicu gelombang ketidakpuasan yang meluas di tengah-tengah masyarakat.
Harapan besar kini tertumpu pada DPRD Kabupaten Malaka untuk menunjukkan perubahan yang signifikan. Masyarakat mendambakan wakil rakyat yang lebih responsif dan akuntabel dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. Nahak juga menyinggung fenomena yang seringkali diasosiasikan dengan anggota dewan yang kurang representatif, yakni gaya “datang, duduk, diam, dengar, duit”. Gaya ini dianggap sebagai representasi ketidakpedulian dan kurangnya keterlibatan aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Eduardus Nahak menekankan bahwa kekuasaan besar, sumber daya finansial yang melimpah, serta berbagai fasilitas yang dinikmati oleh para wakil rakyat sejatinya berasal dari rakyat. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi mereka untuk senantiasa terhubung dengan konstituennya dan sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi yang diamanahkan. Pernyataan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi DPRD Kabupaten Malaka untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Reporter: Roy S
