SidikPolisiNews, Pohuwato, 17 Desember 2024. –Polemik yang menyelimuti insiden aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi BARAKUDA (Barisan Rakyat Untuk Keadilan) kini semakin memanas. Pernyataan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pohuwato, Arman Mohamad, yang menyayangkan tindakan anarkis massa aksi, justru menuai kritik tajam dari salah satu tokoh masyarakat, Soni Samoe.
Soni menilai bahwa pernyataan Arman terkesan mengabaikan akar permasalahan yang sebenarnya, yakni buruknya pelayanan publik di daerah tersebut. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons pemerintah daerah yang dianggap tidak introspektif.
“Seharusnya Pak Asisten introspeksi ke dalam internal. Apa penyebabnya sampai ada insiden kecil begitu? Pelayanan publik yang buruk membuat kami, sebagai masyarakat yang seharusnya dilayani, merasa sangat kecewa. Tapi, ah sudahlah, kalau keberatan, proses hukum saja. Nanti torang lihat ke depan, ekspresi kekecewaan kami seperti apa aktualisasinya,” ungkap Soni Samoe dengan nada kecewa.
Pernyataan ini muncul setelah Arman Mohamad menyampaikan pandangannya kepada sejumlah awak media terkait insiden tersebut. Arman menyesalkan tindakan anarkis yang dilakukan massa aksi BARAKUDA, sembari mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas negara.
“Kami tidak sempat menyaksikan langsung, tapi melalui video kami sangat menyesalkan hal tersebut terjadi. Penyampaian pendapat dijamin undang-undang, namun kami berharap tindakan anarkis dapat diminimalisir. Jangan sampai merusak fasilitas negara seperti kantor bupati, yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat,” ujar Arman, Selasa (17/12/2024).
Penjelasan Arman Soal Ketidakhadiran Pejabat Daerah
Arman turut menjelaskan alasan ketidakhadiran sejumlah pejabat daerah saat insiden terjadi. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar pejabat, termasuk wakil bupati, sedang melaksanakan tugas lain, seperti rapat inflasi, kunjungan lapangan ke daerah terdampak banjir, atau menerima penghargaan tingkat provinsi.
Namun, soal dugaan kurangnya koordinasi terkait pemberitahuan aksi dari pihak Kesbangpol Pohuwato, Arman menyerahkan penjelasan tersebut kepada kepala Kesbangpol. Ia mengaku baru menerima informasi mengenai aksi tersebut hanya beberapa jam sebelum pelaksanaannya.
“Untuk surat pemberitahuan aksi, kami tidak menerima langsung. Mungkin ada komunikasi yang kurang lancar di tingkat Kesbangpol,” jelas Arman.
Masyarakat Butuh Respons dan Solusi Konkret
Kritik Soni Samoe menyoroti kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah Pohuwato untuk lebih responsif dan komunikatif dalam menghadapi aspirasi masyarakat. Insiden ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik yang buruk dapat memicu kekecewaan yang meluas di kalangan warga.
Pendekatan dialogis dan penyelesaian masalah yang berorientasi pada solusi harus menjadi prioritas agar aksi-aksi serupa tidak lagi berujung pada kericuhan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjunjung tinggi transparansi dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai wujud nyata dari pemerintahan yang melayani. TimRed
