Narkoba di Balik Tambang Laut Pasir Kuning Tempilang: Ketika Laut Dijadikan Pasar dan Manusia Menjadi Barang Tukar
Oleh: Medi Hestri, S.Ag
TEMPILANG, BANGKA BARAT – Sidikpolisinews.id Di pesisir barat Pulau Bangka, tepatnya di Kecamatan Tempilang, laut tidak lagi sekadar bentang alam yang menyimpan ikan, arus dan cerita nelayan. Ia telah berubah menjadi panggung konflik tempat hukum dipermainkan, ekonomi liar berkuasa dan manusia perlahan kehilangan pijakan moralnya.
Jum,at 17 april 2026
Pasir Kuning, yang dahulu dikenal sebagai ruang hidup nelayan tradisional, kini menjelma menjadi wilayah abu-abu. Di sana, batas antara legal dan ilegal tidak lagi tegas. Ia kabur, seperti air laut yang keruh akibat aktivitas tambang. Dan di tengah kekaburan itu, sesuatu yang lebih berbahaya tumbuh diam-diam yaitu narkotika.
Kasus pengungkapan peredaran sabu pada Maret 2026 oleh aparat Polsek Tempilang bukanlah sekadar keberhasilan penegakan hukum. Ia sebagai potret retak dari sebuah sistem yang lebih besar. Sebuah sistem yang gagal mengelola sumber daya, gagal melindungi masyarakat dan akhirnya membuka pintu bagi kejahatan yang lebih kompleks.
Selama puluhan tahun, laut Tempilang adalah ruang kerja yang jujur. Nelayan menggantungkan hidup pada siklus alam, membaca arah angin, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun satu dekade terakhir, semuanya berubah drastis.
Masuknya tambang timah laut, terutama dalam bentuk Ponton Isap Produksi (PIP), telah menggeser struktur ekonomi lokal. Perahu nelayan digantikan oleh mesin-mesin pengeruk. Aktivitas yang dulu berbasis keberlanjutan berubah menjadi eksploitasi tanpa jeda.
Air menjadi keruh. Terumbu rusak. Ikan menjauh. Nelayan kehilangan ruang.
Di titik inilah, masyarakat dipaksa memilih bertahan dalam kemiskinan atau ikut dalam arus tambang yang menjanjikan uang cepat. Banyak yang akhirnya memilih opsi kedua bukan karena serakah, tetapi karena terdesak.
Seperti sejarah berulang di banyak wilayah ekstraktif, ketika ekonomi formal runtuh dan digantikan oleh ekonomi bayangan, maka kejahatan akan mengikuti.
Penangkapan seorang kurir sabu di Dusun Lampu Merah membuka tabir yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik. Narkotika telah masuk ke jantung aktivitas tambang laut.
Lebih mencengangkan, sistem transaksi yang terungkap bukan sekadar jual beli biasa. Ia melibatkan barter narkotika ditukar dengan biji timah.
Ini bukan sekadar kejahatan. Ini sebagai transformasi nilai.
Timah, yang seharusnya menjadi komoditas industri, berubah menjadi mata uang ilegal. Narkotika, yang menghancurkan tubuh dan pikiran, menjadi barang konsumsi sekaligus alat tukar. Manusia para pekerja tambang terjebak di antara keduanya.
Dalam logika ekonomi, ini sebagai adaptasi pasar. Dalam logika sosial, ini adalah kehancuran.
Tambang ilegal menciptakan apa yang disebut sebagai shadow economy yaitu ekonomi bayangan yang tidak tercatat, tidak diawasi dan tidak tersentuh pajak.
Di dalamnya, aturan ditentukan oleh kekuatan, bukan hukum. Relasi kerja tidak diikat oleh kontrak, tetapi oleh kebutuhan. Dalam ruang seperti ini, negara hadir setengah hati cukup untuk melakukan razia, tetapi tidak cukup untuk menciptakan keteraturan.
Ketika pengawasan lemah, mobilitas tinggi dan transaksi tidak tercatat, maka wilayah tersebut menjadi ladang subur bagi peredaran narkotika.
Tambang laut Tempilang memenuhi semua kriteria itu.
Pekerja datang dan pergi. Uang berputar tanpa jejak. Aktivitas berlangsung jauh dari pusat kontrol. Dalam kondisi seperti ini, narkotika menemukan pasarnya.
Bukan karena masyarakatnya jahat, tetapi karena sistemnya membiarkan.
Dalam perspektif sosiologi, kondisi yang terjadi di Tempilang bisa dibaca melalui konsep anomie. Sebuah keadaan di mana norma sosial melemah dan individu kehilangan pedoman dalam bertindak.
Ketika laut rusak, nelayan kehilangan identitas. Ketika tambang ilegal mendominasi, nilai kerja bergeser dari keberlanjutan menjadi keuntungan instan. Ketika uang menjadi segalanya, maka batas moral mulai mengabur.
Dalam situasi seperti ini, narkotika sering hadir sebagai pelarian.
Ia menjadi “alat bantu” untuk menahan lelah, untuk melupakan tekanan atau sekadar untuk bertahan dalam ritme kerja yang tidak manusiawi. Namun pada akhirnya, ia bukan solusi. Ia sebagai jebakan.
Ketika penggunaan meningkat, pasar terbentuk. Ketika pasar terbentuk, jaringan masuk. Ketika jaringan masuk, kejahatan menjadi sistem.
Barter Timah dan Sabu: Simbol Keruntuhan Nilai
Barter antara timah dan narkotika bukan sekadar fakta kriminal. Ia sebagai simbol.
Simbol bahwa nilai-nilai dalam masyarakat telah bergeser secara fundamental.
Dulu, laut dijaga karena ia sumber kehidupan. Kini, laut dikeruk karena ia sumber uang. Dulu, kerja diukur dari kontribusi terhadap komunitas. Kini, ia diukur dari seberapa cepat menghasilkan.
Dalam sistem seperti ini, tidak ada yang benar-benar salah karena semua orang hanya berusaha bertahan.
Namun justru di situlah masalahnya.
Ketika semua hal dibenarkan atas nama bertahan hidup, maka tidak ada lagi batas yang jelas antara yang boleh dan tidak. Di titik itu, kejahatan menjadi normal.
Indonesia memiliki undang-undang yang kuat untuk menangani narkotika. Namun seperti yang terlihat di Tempilang, penegakan hukum cenderung bersifat reaktif.
Penangkapan dilakukan setelah transaksi terjadi. Razia dilakukan setelah jaringan terbentuk. Sementara akar masalahnya yaitu tambang ilegal dan ekonomi bayangan tetap berjalan.
Ini seperti memadamkan api tanpa mematikan sumber bahan bakarnya.
Selama tambang ilegal terus beroperasi, selama masyarakat tidak memiliki alternatif ekonomi, selama pengawasan lemah, maka peredaran narkotika akan terus menemukan jalannya.
Perang terhadap narkoba di wilayah seperti Tempilang tidak bisa dimenangkan hanya dengan penangkapan.
Ia membutuhkan pendekatan struktural.
Pernyataan pejabat daerah tentang komitmen memerangi narkoba adalah langkah awal. Namun dalam realitas kebijakan publik, pernyataan tanpa tindakan hanya akan menjadi arsip.
Yang dibutuhkan bukan sekadar komitmen, tetapi intervensi nyata:
Penertiban tambang ilegal secara konsisten, bukan sporadis.
Penguatan pengawasan di wilayah pesisir.
Penyediaan alternatif ekonomi yang layak bagi masyarakat.
Edukasi dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
Koordinasi lintas sektor yang tidak berhenti di rapat formal.
Tanpa itu, semua upaya akan bersifat kosmetik untuk memperbaiki permukaan tanpa menyentuh akar.
Tempilang Dalam Cermin Global
Apa yang terjadi di Tempilang bukanlah kasus unik. Di berbagai belahan dunia, pola yang sama terus berulang.
Wilayah dengan aktivitas ekstraktif yang tidak terkendali hampir selalu diikuti oleh kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi dan meningkatnya kriminalitas.
Dari tambang emas ilegal di Amerika Latin hingga konflik berlian di Afrika, semuanya menunjukkan satu hal ketika sumber daya alam dieksploitasi tanpa tata kelola yang baik, maka dampaknya tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial dan moral.
Tempilang hanyalah versi kecil dari tragedi besar itu. Menyelamatkan laut dan menyelamatkan manusia
Kasus narkotika di tambang laut Tempilang seharusnya dibaca sebagai peringatan keras.
Ia bukan hanya tentang satu pelaku atau satu jaringan. Ia sebagai gejala dari sistem yang sakit.
Jika laut terus dikeruk tanpa kendali, jika tambang ilegal terus dibiarkan, maka narkotika hanyalah awal. Akan ada bentuk kejahatan lain yang mengikuti dari perdagangan manusia hingga kekerasan terorganisir.
Menyelamatkan Tempilang berarti menata ulang cara kita memperlakukan alam.
Karena pada akhirnya, menjaga laut bukan hanya soal lingkungan.
Ia sebagai soal menjaga manusia agar tidak kehilangan arah, tidak kehilangan nilai, dan tidak kehilangan masa depan.
Ini bukan sekadar opini, ini sebagai dakwaan sosial.
Tulisan untuk menelanjangi hubungan kotor antara tambang ilegal dan narkotika tanpa basa-basi. Ia tajam dalam membaca pola, berani dalam menyimpulkan, dan tidak terjebak pada narasi moral kosong.
Namun yang paling kuat dalam satu hal bahwa tulisan ini tidak menyalahkan individu, tetapi membongkar sistem.
Tempilang hari ini bukan sekadar krisis tambang. ini sebagai bukti kegagalan negara mengelola wilayahnya sendiri. Ketika timah bisa ditukar dengan sabu, itu bukan sekadar kejahatan, itu tanda bahwa hukum sudah kehilangan harga.
Pemerintah terlalu sibuk membuat pernyataan, sementara laut dijarah dan masyarakat dibiarkan tenggelam dalam ekonomi ilegal. Penegakan hukum datang seperti pemadam kebakaran yang selalu terlambat, datang saat api sudah melalap segalanya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang hancur bukan hanya ekosistem laut, tetapi juga generasi yang tumbuh di atasnya.
Saat itu terjadi, negara tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu.
(Srikandi / Belva)
