Sidikpolisinews.id*KALIMANTAN* Hasil investigasi pada Tanggal 16 Juli 2026 berdasar Dokumen dan data Pasar kredit konsumtif 3 Bank Pembangunan Daerah di Kalimantan diduga dikuasai oleh 1 vendor. Berdasarkan 3 Perjanjian Kerjasama Alih Daya dan data internal, PT Bina Area Persada menjadi satu-satunya pintu penyaluran kredit di Bankaltimtara, Bank Kalsel, dan Bank Kalteng sejak 2022.
Praktik ini menciptakan monopoli BUMD. Dengan 478 tenaga marketing, PT BAP menguasai seluruh jaringan pemasaran kredit ASN, pensiun dan prapensiun di 3 provinsi. UMKM jasa keuangan lokal dan tenaga pemasar internal bank duduk manis mendapatkan PEMBAGIAN KUE.
*FEE 3% TEMBUS RP300 MILIAR*
Berdasarkan Pasal 7 PKS ketiga BPD, fee yang dibayarkan ke PT BAP adalah *3% dari plafon kredit baru*.
Dengan total penyaluran 2023-2025 yang diproyeksikan mencapai *Rp10 Triliun*, maka *Rp300 Miliar uang BUMD* mengalir ke PT BAP dalam 3 tahun. Angka ini naik drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Rincian berdasarkan data himpunan:
– *Bankaltimtara*: 2023 Rp350M, 2024 Rp1,5T, 2025 Rp1,9T, 2026 s/d Juli Rp750M Rp4,5 Triliun
-*Bank Kalsel & Bank Kalteng*: Total gabungan 2023-2025 ± Rp5,5 Triliun
– *Total Gabungan 3 BPD 2023-2025: ± Rp10 Triliun*
– *Indikasi Fee 3%: ± Rp300 Miliar*
*PATUT DIDUGA ADA BAGI-BAGI KUE KE OKNUM BANK*
Fee 3% Terbagi 1% ke Marketing Terdapat selisih 2% senilai *±Rp200 Miliar* dalam 3 tahun.
Selisih sebesar ini patut diduga sebagai “fee siluman” atau gratifikasi agar PKS dengan 1 vendor terus diperpanjang, target tidak wajar diloloskan, dan prinsip kehati-hatian 5C diabaikan. Jika praktik ini tidak diputus, potensi fee sampai 2027 bisa tembus *Rp350 Miliar*.
“Ini bukan bisnis biasa. Ini pembagian kue Rp300 Miliar dari uang rakyat Kalimantan ke 1 perusahaan. Wajar jika diduga ada oknum di internal bank yang diuntungkan,”
*DAMPAK MONOPOLI*
1. *Kerugian Negara*: Potensi kerugian ±Rp200 Miliar karena selisih fee tidak wajar dan ada dugaan mengalir ke pihak oknum bank
2. *Kredit*: Target Bankaltimtara naik 3,5x dari Rp50M/bulan jadi Rp175M/bulan. Mengejar target ini rawan dugaan titipan berkas dari oknum bank tersebut asal lolos antar Marketing analis bank sepakat adanya bagi bagi kue 1 % di bagi 2
3. *Matinya Kompetisi*: 1 vendor menguasai Rp10 Triliun pasar, UMKM jasa keuangan lokal tidak bisa masuk.
*TUNTUTAN KAMI*
1. *OJK*: Cabut seketika 3 PKS dengan PT BAP. Stop monopoli.
2. *KPK & KEJAKSAAN*: Usut aliran dana Rp300 Miliar. Periksa gratifikasi ke oknum bank.
3. *BPK*: Audit investigasi kerugian negara di 3 BPD.
4. *PPATK*: Lacak aliran dana PT BAP dan pihak terkait.
“3 BPD adalah milik rakyat Kalimantan. Jangan sampai jadi sapi perah 1 vendor. Rp300 Miliar cukup untuk bangun 600 sekolah atau Gaji guru 60.000 orang.”
*QUOTES UNTUK KUTIPAN*
“Rp300 Miliar bukan angka kecil. Itu uang pensiunan, uang gaji ASN, uang rakyat Kalimantan”
“Kalau PKS tidak diputus, 2027 fee bisa tembus Rp350 Miliar. Ini darurat”
“Monopoli ini mematikan UMKM lokal dan menciptakan bom waktu.
(Arm)
