Paniai, Sidikpolisinews.id – Kekecewaan mendalam terhadap sistem politik di Paniai, khususnya dalam proses Pilkada yang dinilai tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, melainkan ditentukan oleh kekuatan uang dan elit politik.
Jika yang dimaksud adalah bahwa demokrasi di Paniai telah dirusak oleh praktik politik uang dan nepotisme, maka ini menjadi tantangan serius bagi masa depan generasi muda. Politik yang seharusnya menjadi alat perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat justru berubah menjadi ajang transaksi kekuasaan.
Terlihat bahwa pemilihan kepala daerah di Paniai dinilai tidak lagi berjalan secara murni dan demokratis. Jika benar bahwa prosesnya lebih ditentukan oleh penyelenggara pemilu (KPUD maupun PPD) daripada suara rakyat di lapangan, maka ini merupakan bentuk krisis demokrasi yang serius.
Jika praktik seperti ini terus berlanjut, maka calon yang didukung rakyat di lapangan tidak akan pernah bisa menang tanpa “kesepakatan” dengan penyelenggara atau pihak berkepentingan. Ini tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga masa depan Paniai itu sendiri.
Jika politik uang telah menjadi syarat utama untuk memenangkan Pilkada atau pemilihan legislatif di Paniai, maka demokrasi benar-benar dalam keadaan darurat. Sistem yang seharusnya berdasarkan kepercayaan rakyat malah berubah menjadi transaksi jual beli kekuasaan.
Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masa depan generasi muda Paniai. Jika pola seperti ini terus berlanjut, maka kepemimpinan daerah hanya akan dikuasai oleh mereka yang memiliki uang, bukan mereka yang memiliki visi untuk membangun daerah. Akhirnya, kebijakan yang dibuat pun lebih menguntungkan kelompok elit daripada masyarakat luas.
