Ambon, SidikPolisiNews.Id – Suasana di kantor Desa Waturu, Minggu ketiga bulan Oktober tahun 2024, diwarnai dengan kedatangan Ketua Panita IPPW Ambon , Bapak Ais Lelmalaya, yang membawa dokumen penting terkait proyek pembangunan Aswat. Dokumen tersebut terdiri dari rekomendasi, Rencana Anggaran Pembangunan Aswat, dan Sertifikat Tanah Aswat.
Kedatangan Bapak Ais Lelmalaya di kantor desa Waturu ini mendapat perhatian dari seluruh masyarakat. Mereka ingin bertemu dengan pimpinan Desa Waturu dan mengetahui lebih lanjut mengenai proyek pembangunan Aswat.
Bapak Ais Lelmalaya pun dipanggil oleh seorang aparat desa untuk bertemu dengan pimpinan desa di kantor. Setibanya di kantor desa, beliau disambut oleh Kepala Desa Waturu, Bapak Elieser Batilmurik, dan seluruh staf desa. Tujuan utama kedatangan Bapak Ais Lelmalaya adalah untuk menyerahkan dokumen penting tersebut kepada pimpinan desa agar dapat dipelajari dan dipahami.
“Kenapa harus takut? Ini tujuan saya datang ke kantor desa, membawa dokumen ini agar dapat dipahami,” ujar Bapak Ais Lelmalaya menjawab pertanyaan seorang staf desa yang menanyakan alasan beliau tidak merasa takut. Bapak Ais menegaskan kesiapannya untuk menjawab semua pertanyaan terkait dokumen Aswat.
Perdebatan Terkait Dana Desa:
Pertemuan tersebut menjadi perbincangan hangat, terutama terkait sumber pendanaan pembangunan Aswat.
“Kalau diambil dari dana desa, tidak bisa, karena Aswat itu ada di Ambon,” tegas Kepala Desa Waturu. “Kalau ada di Samlaki, dekat sini, mungkin tidak masalah.”
Kontrak Laut Jadi Perbincangan:
Terkait dengan pendanaan, muncul usulan untuk mencari kontraktor yang dapat menggarap hasil laut untuk membantu pembangunan Aswat. Usulan ini diutarakan oleh Kaur Pemerintahan, , dan beberapa staf desa lainnya.
“Kita bisa cari kontraktor yang bisa menggarap hasil laut, seperti lola dan teripang,” kata kaur Pemerintahan . “Hasilnya bisa dijual untuk membantu pembangunan Aswat.”
Namun, sampai saat ini, masih belum ada kejelasan mengenai kontrak laut tersebut.
“Harus dipertanyakan,” kata Bapak Ais Lelmalaya. “Ada isu bahwa kontrak laut ini nilainya Rp 30 juta, tetapi belum ada kejelasan.”
Bapak Ais juga menekankan pentingnya keterlibatan panitia Aswat yang telah dibentuk dalam proses pembangunan, agar tidak menimbulkan pandangan yang negatif dari masyarakat.
“Harus dikirim lewat panitia Aswat agar tidak ada pandangan-pandangan yang lain,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi titik awal untuk menelusuri lebih lanjut mengenai pembangunan Aswat, terutama terkait sumber pendanaan, proses kontrak laut, dan peran serta masyarakat. Kejelasan dan transparansi informasi sangat dibutuhkan agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Waturu.
