Aceh Singkil :Sidik Polisi News Id. 8/7/2025
Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Aceh Singkil kini berada dalam persiapan dan finalisasi di Kementrian Sosial Republik Indonesia.
Bukan karena kekurangan dana — sebab Rp280 miliar sudah digelontorkan negara. Bukan pula karena tak ada tanah — sebab tanahnya sudah sah dan lolos uji kelayakan. Justru yang mengguncang arah pembangunan adalah munculnya manuver-manuver mendadak patut diduga tendensius kepada pemerintahan H.Safriadi Oyon SH dan H.Hamzah Sulaman SH menanggapi dari
Beberapa pendapat bermunculan setelah kerja keras Bupati Aceh Singkil dan Wakilnya seolah ingin menghapus semua proses hukum yang telah dilewati dengan susah payah di perjuangkan oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati H.Safriadi Oyon tetap teguh pada prinsip: jika tanah yang dipilih sesuai hukum, bebas sengketa, strategis, dan lolos verifikasi, maka tak ada alasan untuk mundur hanya karena tekanan opini.
Hukum Negara dan Hukum Akal Sehat dan kebijakan Pembangunan akan tetap terlaksana ini untuk masa depan anak bangsa
Masalah Pengadaan lahan oleh negara dari warga — termasuk dari anak kandung pejabat — bukanlah pelanggaran hukum, sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan berlaku
UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Faktanya, semua tahapan hukum telah dilewati secara transparan: penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik, pendampingan kejaksaan, konsultasi publik, hingga persetujuan pusat. Tanah yang dipilih bukan titipan, tapi hasil dari prosedur panjang yang terbuka dan bisa diaudit.
Pertanyaannya: jika memang dari awal ikhlas dan peduli, mengapa tidak menawarkan hibah saat pemerintah sedang mencari lahan, bukan saat keputusan sudah diteken baru ada yang membuka berita untuk mengubah kan tanah .
Apakah niat tersebut benar-benar ingin memajukan pendidikan, atau sekadar ingin memastikan plang nama donasi pribadi terpancang di depan sekolah negeri yang dibiayai rakyat?
Kita tentu menghargai setiap bentuk kontribusi. Tapi publik berhak curiga, ketika hibah baru muncul setelah lampu hijau sudah menyala. Jangan sampai publik diseret dalam drama yang ujung-ujungnya hanyalah urusan pengaruh, bukan kepentingan pendidikan.
Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, tidak menanggapi frontal polemik ini. tapi satu hal yang jelas, ia memilih berdiri di sisi rakyat miskin — anak-anak pelosok yang tak peduli siapa pemilk tanah, asalkan bisa sekolah dengan layak bisa terbantu
Kalau ada yang mau hibah, silakan. tapi jangan ganggu program yang sudah sah dan tinggal dibangun. Masalah rakyat jangan dijadikan panggung kemuliaan pribadi,” demikian salah satu pernyataan yang beredar di kalangan internal pemerintahan.
Publik pun kini mulai sadar, bahwa suara lantang bukan selalu tanda kebenaran. Kadang, yang paling tenang justru yang paling tulus membangun.
Jangan Gagalkan Sekolah Rakyat Hanya Karena Ego Elit yang Tersinggung
Sekolah Rakyat bukan warisan politik. Ia adalah hak dasar masyarakat. Maka sungguh celaka jika progaram sekolah rakyat ini dibatalkan hanya karena ego segelintir orang yang merasa tak diajak bicara lebih awal.
Jika ada niat baik, salurkan dalam bentuk dukungan, bukan sabotase. Jika benar-benar ingin bersedekah, lakukan tanpa menyandera program negara yang sah.
Karena yang lebih penting dari nama siapa di atas sertifikat adalah:
apakah anak-anak desa akan tetap mendapatkan pendidikan gratis yang mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat sekolah menengah atas.
Ini yang di harapkan oleh masyarakat miskin yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang mereka tunggu adalah ruang kelas yang layak sebelum umur mereka di makan usia.
Satu kata,Demi singkilku, Singkil ku, Singkil kita bersama……
Jauhkan ego untuk kemajuan ,Anak anaj bangsa miskin dan kurang mampu
-
saat ini mari berdoa bersama agara sekolah rakyat bisa terwujud.
Dan kita harus ingat,jangan sampai doa anak anak kurang mampu menetes ke bumi,lalu mengutuk orang orang yang anti dengan kemajuan pendidikan di kabupaten Aceh Singkil.
Kita semua harus berpikir untuk Kedepan .
Untuk saat saja sudah kita rasakan betapa sulit pengeluaran biaya anak untuk masuk sekolah menengah untuk sekolah apapun mengeluarkan biaya oleh karna itu orang miskin menunggu jadinya sekolah rakyat
( Dedi.S )
