SIDIKPOLISINEWS.ID MEULABOH – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencari solusi atas berbagai persoalan daerah, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus diskusi strategis bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat di Pendopo Bupati, Kamis malam.
Pertemuan yang berlangsung hangat dalam suasana santai sambil menikmati kopi ini dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRK, para ketua fraksi, hingga ketua komisi. Meski dilakukan di luar forum resmi parlemen, diskusi ini menjadi wadah krusial untuk menggali ide-ide segar dan menyamakan persepsi demi pembangunan Aceh Barat ke depan.
Bupati Tarmizi menjelaskan bahwa pembahasan mencakup spektrum yang luas, mulai dari dinamika geo-politik nasional hingga isu-isu lokal yang mendesak. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah kondisi fiskal daerah yang dinilai masih lemah.
“Kita duduk bersama untuk membahas prioritas anggaran ke depan. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi keharusan agar kita memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam membangun daerah,” ujar Tarmizi saat diwawancarai pada Jumat (1/5/2026).
Salah satu isu paling krusial yang dibahas adalah aturan pemerintah pusat mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30%. Kebijakan ini menjadi tantangan berat bagi daerah, karena berpotensi mengancam keberlangsungan tenaga P3K (Penuh Waktu maupun Paruh Waktu) akibat keterbatasan anggaran.
Tarmizi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar agar tidak ada tenaga kontrak atau P3K yang dikorbankan.
Pemerintah akan menggenjot sumber-sumber pendapatan daerah melalui BPAD.
Peningkatan PAD akan difokuskan pada sektor potensial tanpa memberangkatkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Merancang strategi agar belanja pegawai tetap terkendali tanpa harus melakukan pemberhentian masif.
Menurut Tarmizi, diskusi santai seperti ini seringkali lebih efektif dalam melahirkan solusi dibandingkan forum formal. Ruang diskusi yang terbuka memudahkan setiap pimpinan fraksi dan komisi untuk menyampaikan pendapat dan kritik secara langsung demi kepentingan masyarakat.
“Secara kinerja resmi, forum tetap ada di DPRK. Namun, diskusi di pendopo ini adalah ruang untuk menggali hal-hal mendalam. Sinergi ini penting agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah mendapat dukungan penuh dari legislatif,” pungkasnya.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di Aceh Barat semakin solid, terutama dalam menghadapi tantangan anggaran dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta masyarakat di tahun-tahun mendatang.
Penulis/udinjazz
