Nabire, Sidikpolisinews.id – Menurut Andi Yeimo, Ketua WPNCL wilayah Meepago, program bantuan makan siang gratis yang dijalankan oleh negara Indonesia di Papua bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda Papua. Alih-alih membantu anak-anak Papua mendapatkan gizi yang cukup untuk mendukung pendidikan mereka, program ini justru menyebabkan banyak anak sekolah keluar dari pendidikan akibat trauma yang mereka alami. Terima Postingan melalui whatsapp, 10/02/2025
Pelibatan militer Indonesia dalam distribusi makanan memperburuk keadaan, karena masyarakat Papua memiliki sejarah panjang trauma terhadap keberadaan aparat militer. Kehadiran militer dalam program ini membuat banyak anak dan orang tua merasa tidak nyaman, takut, bahkan mencurigai motif di balik kebijakan tersebut. Kasus-kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi dalam program ini semakin memperkuat rasa takut, sehingga banyak keluarga lebih memilih menjauhkan anak-anak mereka dari sekolah daripada membiarkan mereka mengambil risiko kesehatan dan keselamatan.
Keadaan ini menciptakan pembunuhan generasi secara sistematis, karena ketika anak-anak Papua terpaksa keluar dari pendidikan akibat trauma dan ketakutan, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah kunci bagi kemajuan masyarakat Papua, dan jika akses terhadap pendidikan dirusak oleh kebijakan negara sendiri, maka ini bisa dianggap sebagai pembunuhan generasi muda Papua secara tidak langsung.
Selain itu, kebijakan pangan seperti ini berjalan beriringan dengan perampasan tanah masyarakat Papua melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menghilangkan sumber pangan lokal dan menggantikannya dengan sistem pangan yang dikendalikan negara. Akibatnya, masyarakat Papua dipaksa bergantung pada sistem yang tidak mereka kendalikan, sementara identitas budaya, spiritual, dan sosial mereka semakin terkikis. Ucapkan Yeimo
Ketua WPNCL Meepago mengingatkan dalam menghadapi ancaman ini, generasi muda Papua perlu mengambil langkah-langkah seperti:
1. Menolak pelibatan militer dalam kebijakan sosial, terutama dalam program yang menyangkut kesehatan dan pendidikan anak-anak Papua.
2. Menuntut transparansi dalam program makan siang gratis, memastikan bahwa makanan yang diberikan aman dan bebas dari potensi keracunan.
3. Mengadvokasi pendidikan yang aman dan bebas dari intervensi militer, agar anak-anak Papua bisa belajar tanpa takut terhadap ancaman dan trauma.
4. Menghidupkan kembali pangan lokal sebagai bentuk kemandirian, sehingga masyarakat Papua tidak bergantung pada sistem pangan yang dikendalikan negara.
5. Membangun kesadaran kolektif dan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan generasi muda Papua, baik melalui diskusi, advokasi, maupun aksi nyata di tingkat komunitas.
Jika situasi ini terus dibiarkan, maka program seperti makan siang gratis bukan hanya sekadar kebijakan sosial, tetapi menjadi bagian dari strategi kolonialisme pangan yang lebih luas—di mana negara menggunakan pangan sebagai alat kontrol untuk menghancurkan generasi muda Papua secara perlahan. Pungkasnya.
