MENTOK, BANGKA BARAT — Sidikpolisinews.id
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR). Sebanyak 102 perusahaan yang beroperasi di Bangka Barat didorong untuk ikut terlibat dalam pembangunan sosial masyarakat secara berkelanjutan.
Langkah tersebut disampaikan langsung Bupati Bangka Barat, Markus, saat memimpin rapat optimalisasi Forum CSR bersama sejumlah perwakilan perusahaan di Bangka Barat, Jumat (8/5/2026).
Menurut Markus, pembangunan daerah saat ini tidak bisa hanya bergantung pada kemampuan pemerintah daerah semata. Dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang selama ini menjalankan aktivitas usaha di Bangka Barat.
“Pemerintah daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita ingin perusahaan-perusahaan yang ada di Bangka Barat ikut mengambil bagian dalam membantu masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Markus.
Pemkab Bangka Barat menilai Forum CSR dapat menjadi ruang penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kontribusi dunia usaha.
Melalui forum tersebut, perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga ikut membantu pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM hingga kegiatan sosial masyarakat.
Di sejumlah wilayah Bangka Barat, kebutuhan pembangunan masih cukup besar. Infrastruktur dasar, fasilitas publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Karena itu, keberadaan 102 perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR dipandang memiliki potensi besar untuk membantu mempercepat pembangunan sosial di daerah.
“Karena kan ada kewajiban dalam bentuk CSR. Mudah-mudahan itu bisa dioptimalkan guna membantu pemerintah daerah,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Markus juga menyoroti pola pelaksanaan CSR yang selama ini dinilai masih bersifat insidental atau hanya muncul pada momentum tertentu.
Menurutnya, bantuan sosial seperti pembagian sembako atau bantuan hari besar keagamaan memang penting, namun masyarakat membutuhkan program yang lebih berkelanjutan.
“Ya kita ingin mereka berkontribusi lah. Ini kan Idul adha jangan hanya itu, intinya berkelanjutan lah,” tuturnya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mendorong perubahan pola CSR dari sekadar bantuan sesaat menjadi program sosial jangka panjang yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemkab Bangka Barat melihat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sebagai salah satu solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Selain membantu pemerintah daerah, program CSR juga dinilai dapat memperkuat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar.
Sebab, perusahaan yang tumbuh di daerah juga memanfaatkan sumber daya, ruang ekonomi dan dukungan sosial masyarakat setempat.
Karena itu, CSR dipandang bukan hanya sebagai kewajiban administratif perusahaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi.
Forum CSR Kabupaten Bangka Barat kini menjadi salah satu ruang harapan bagi masyarakat terhadap pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Jika dijalankan secara tepat sasaran, program CSR dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat kecil.
Pemerintah daerah berharap keterlibatan perusahaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pembangunan jangka panjang di Bangka Barat.
Sebab pada akhirnya, pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk ke daerah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
(Srikandi ,Belva dan tim)
