Tokoh Intelektual Papua pegunungan, Yosep Payage :Fenomena Kemahalan Harga Barang di Papua pegunungan Jadi Sorotan: Akses Terbatas dan Ketimpangan Harga Membebani Masyarakat di Daerah 3T
Jayapura, 10 Mei 2025. Fenomena kemahalan harga barang kebutuhan pokok di wilayah Papua kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah laporan dari daerah pedalaman seperti Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, Yalimo, Wamena,dan Pegunungan Bintang menunjukkan harga beras bisa mencapai Rp50.000 per kilogram, sementara harga BBM tembus Rp100.000 per liter. Hal ini jauh melampaui harga rata-rata nasional, bahkan melebihi harga di wilayah urban Papua seperti Jayapura dan Timika.
Penyebab utama kemahalan di Papua tidak terlepas dari statusnya sebagai daerah 3T/Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Keterbatasan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan transportasi udara membuat biaya distribusi barang melonjak tajam. Banyak wilayah di Papua hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil atau berjalan kaki berhari-hari melewati pegunungan dan hutan lebat. “Harga mahal bukan karena permainan pasar, tetapi karena ongkos logistik yang sangat tinggi,”
Kemahalan ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Penduduk asli Papua yang mayoritas bekerja di sektor informal dan subsisten kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak terpaksa putus sekolah karena orang tua tak mampu membayar perlengkapan sekolah yang mahal. Situasi ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah berlangsung lama di wilayah timur Indonesia tersebut.
Pemerintah pusat sebenarnya telah meluncurkan berbagai program afirmatif, seperti Dana Otonomi Khusus Papua, Tol Laut, dan subsidi ongkos angkut barang. Namun, efektivitas program tersebut dipertanyakan. “Bantuan pusat kadang tidak sampai ke pelosok. Banyak infrastruktur dibangun tapi tidak berfungsi karena tidak ada pemeliharaan,”
Yesep Payage, salah satu tokoh masyarakat Papua Pegunungan , menyatakan bahwa akar masalah kemahalan di Papua Pegunungan adalah kegagalan negara menjamin konektivitas wilayah dan keadilan distribusi sumber daya. “Papua adalah daerah kaya, tapi kami miskin karena sistem tidak menjamin pemerataan. Ini bukan semata soal uang, tapi kehadiran negara yang konkret,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk menambah anggaran yang lebih besar untuk menutup ongkongs kemahakan akibat infrastruktur yang buruk dan tidak terkoneksi “ itu sebanya Pemerintah Pusat lebih mendorong belanja pemerintah daerah di Papua Pegunungan yang lebih besar yang sesuai kebutuhan wilayah 3T, maka kita bisa bangun infrastruktur logistik yang efisien dan menurunkan biaya hidup rakyat,” tambahnya.
Masyarakat Papua berharap isu kemahalan ini tidak hanya menjadi retorika tahunan, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip keadilan sosial. Tanpa langkah konkret, ketimpangan harga akan terus menjadi luka dalam pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.
Penulis: Yosep Payage
