Sidikpolisinews.id Kutai Timur — Pada hari Senin 27/10/25 Aspirasi masyarakat Kutai Timur kembali menguat. Warga dari berbagai desa dan kecamatan menyatakan tidak lagi ingin diam menyaksikan dugaan penyalahgunaan dan monopoli anggaran daerah yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan rakyat. Mereka bersepakat untuk turun ke jalan dalam aksi damai pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Koordinator aksi, Arsyl Dyago, menyampaikan bahwa gerakan ini murni inisiatif masyarakat yang ingin memperjuangkan hak atas pembangunan yang layak dan merata. Menurutnya, banyak usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan diduga dihilangkan tanpa alasan yang jelas, sehingga berdampak pada minimnya pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah.
“Selama ini kami hanya bisa berharap pada mekanisme yang ada, namun aspirasi rakyat malah diabaikan. Saatnya masyarakat Kutai Timur menyampaikan suara secara langsung dan menunjukkan bahwa pembangunan bukan untuk kelompok tertentu saja,” ujar Arsyl Dyago menegaskan.
Dalam aksi tersebut, masyarakat meminta adanya langkah tegas pemerintah daerah berupa pergantian pejabat strategis, yaitu Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, dan Sekretaris Daerah Kutai Timur. Jabatan ini dinilai memiliki peran vital dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Aksi damai akan dimulai pukul 13.00 WITA dengan titik kumpul di Folder Ilham Maulana. Koordinator aksi menekankan bahwa seluruh peserta wajib menjaga ketertiban dan tidak terpengaruh provokasi yang dapat mencederai perjuangan masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk membuat kegaduhan, melainkan menegakkan hak rakyat dan meminta pemerintah mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan adil,” tegas Arsyl Dyago.
Masyarakat berharap suara mereka menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan menjadi momentum perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kutai Timur.*Arm*
