KUANTAN SINGINGI – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi yang memanggil Direktur Panca Mitra Kuansing terkait dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) kembali menuai kritik keras. Pemanggilan tersebut dinilai tidak hanya prematur, tetapi juga mencerminkan lemahnya fokus penegakan hukum terhadap substansi kewajiban CSR yang diatur jelas dalam regulasi.
Pemanggilan berdasarkan surat bernomor R-164/L.4.18.4/Fd.1/12/2025 itu menjadwalkan pemeriksaan pada Selasa, 30 Desember 2025. Jaksa penyelidik menyebut perkara dugaan penyimpangan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah naik ke tahap penyelidikan sejak 13 November 2025.
Namun ironisnya, perusahaan yang dipanggil justru belum beroperasi. Panca Mitra Kuansing sampai hari ini belum memiliki aktivitas produksi, bahkan pembangunan fisik pabrik kelapa sawit (PKS) mini baru direncanakan dimulai Januari 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: CSR dari mana yang diduga disimpangkan?
Direktur Panca Mitra Kuansing, Fatkhul Muin, mengaku heran atas pemanggilan tersebut. “Secara logika dan hukum, CSR baru bisa dibicarakan ketika perusahaan sudah beroperasi dan menghasilkan. Bangunan pabrik saja belum ada, tapi kami sudah dimintai keterangan soal CSR. Ini jelas janggal,” ujarnya, Senin (22/12/2025).
Secara yuridis, kewajiban CSR diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Artinya, kewajiban tersebut melekat pada perusahaan yang telah menjalankan usaha, bukan yang masih sebatas rencana.
Di tingkat daerah, kewajiban tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Perbup ini secara eksplisit mewajibkan setiap perusahaan yang telah beroperasi untuk melaporkan realisasi pembayaran dan penyaluran dana CSR kepada pemerintah daerah secara berkala.
Publik pun mempertanyakan sejauh mana Kejari Kuansing benar-benar mengawal implementasi UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Perbup Nomor 66 Tahun 2017 tersebut. Jika regulasi ini diawasi secara konsisten dan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang benar-benar telah beroperasi dan meraup keuntungan, maka dampaknya diyakini akan sangat besar bagi masyarakat.
Bahkan, banyak pihak menilai bahwa apabila kewajiban CSR—yang idealnya berkisar antara 2 hingga 4 persen dari hasil usaha perusahaan per tahun—dikawal secara serius, Kuantan Singingi tidak lagi dibelit persoalan infrastruktur dasar. Jalan-jalan berlubang seharusnya bisa diperbaiki, siswa-siswa berprestasi tidak lagi gagal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan kesenjangan sosial bisa ditekan secara nyata.
Karena itu, Kejari Kuansing didesak untuk tidak sekadar aktif memanggil pihak yang belum memiliki kewajiban hukum, tetapi justru fokus mengawasi, menertibkan, dan menindak perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi namun abai atau tidak transparan dalam menyalurkan dana CSR. Penegakan hukum yang tepat sasaran adalah kunci agar keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi jargon hukum tanpa dampak nyata.
(Redaksi)
Berita Terkait
RPA indonesia kawal dua PMI di irak: ” saya takut di bunuh”, jeritan kiki chandra praditia menunggu di pelumpang. Jakarta, Sidikpolisinews.id 10 Juni 2026 — Kasus yang dialami Kiki Chandra Praditia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nganjuk, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari RPA Indonesia. Informasi awal mengenai kasus tersebut diterima melalui laporan yang disampaikan Radio Andika FM Kediri. Menindaklanjuti laporan itu, RPA Indonesia segera melakukan pendalaman data serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan perlindungan bagi korban. Ketua Umum Jeannie Latumahina menjelaskan, berdasarkan informasi dan dokumen yang diterima, Kiki diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah diberangkatkan ke Irak pada November 2025 melalui jalur yang diduga tidak sesuai prosedur. “Sebelum keberangkatan tidak terdapat perjanjian kerja yang ditandatangani, dan visa yang digunakan merupakan visa kunjungan atau visa turis,” ujar Jeannie. Setelah sempat berada di Dubai, Kiki tiba di Baghdad dan ditempatkan oleh agensi Al Burkhan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selama bekerja, Kiki mengaku mengalami kekerasan fisik, intimidasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam komunikasi dengan RPA Indonesia, Kiki menyampaikan ketakutannya dan memohon bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. “Saya takut dibunuh,” ungkap Kiki. Saat ini Kiki telah melaporkan kondisinya kepada KBRI Baghdad dan masih menunggu proses penanganan lebih lanjut. Pada Selasa (9/6/2026) pukul 11.30 WIB, RPA Indonesia telah menyerahkan seluruh data dan kronologis kasus kepada Kementerian Luar Negeri RI serta KBRI Baghdad. RPA Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Perlindungan WNI atas respons dan perhatian yang diberikan terhadap kasus tersebut. Selain mendampingi Kiki Chandra Praditia, RPA Indonesia juga tengah mengawal kasus PMI asal Indonesia lainnya di Irak, yakni Ika Arsaya Jala. Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri RI, saat ini Ika sedang menjalani proses penyelesaian administrasi keimigrasian di Irak dengan pendampingan Kementerian Luar Negeri RI, KJRI Erbil, serta kuasa hukum yang difasilitasi oleh perwakilan RI di Irak. RPA Indonesia berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga Ika Arsaya Jala dapat segera kembali ke Indonesia dengan selamat. Kasus yang dialami Kiki Chandra Praditia dan Ika Arsaya Jala menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. RPA Indonesia berharap Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perekrutan serta pemberangkatan PMI secara ilegal yang masih terjadi di berbagai daerah. Langkah tegas dinilai penting untuk melindungi warga negara Indonesia dari risiko eksploitasi, kekerasan, dan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Bersama Radio Andika FM Kediri, RPA Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perlindungan serta proses pemulangan Kiki Chandra Praditia dan Ika Arsaya Jala hingga keduanya dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan aman, sehat, dan bermartabat. Versi ini telah diperbaiki dari sisi ejaan, alur, konsistensi istilah, dan kaidah penulisan berita agar lebih layak untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak. Rahmat Hidaya ( Kordinator Liputan )
Post Views: 177
