Kuantan Singingi — Dugaan penyalahgunaan aset negara mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemda Kuansing). Sebuah mobil dinas jenis Toyota Avanza putih dengan nomor polisi BM 1268 KK yang tercatat milik Bagian Umum Setda Kuansing didapati menggunakan pelat hitam. Mobil tersebut bahkan diduga sering digunakan keluar daerah tanpa atribut dinas, seolah kendaraan pribadi.
Saat dikonfirmasi, pengemudi berinisial F sempat mengaku mobil itu miliknya, namun kemudian mengakui bahwa kendaraan tersebut adalah milik Pemda Kuansing. Pergantian pelat merah menjadi hitam ini menimbulkan dugaan kuat adanya manipulasi identitas kendaraan dinas, agar bisa digunakan bebas tanpa batasan kedinasan. Padahal, sesuai aturan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan, bukan pribadi.
Ketua LSM Komunitas Pemantau Korupsi Republik Indonesia (KPKRI) Kuansing, Fathul Mu’in, mengecam keras praktik tersebut dan mendesak Bupati serta Polres Kuansing untuk segera melakukan penelusuran. Menurutnya, mengganti pelat merah menjadi hitam merupakan bentuk penyelundupan administrasi negara dan bukti lemahnya pengawasan aset daerah. “Kalau mobil dinas bisa diubah seenaknya, bagaimana publik bisa percaya pada tata kelola keuangan daerah?” ujarnya.
KPKRI menilai kasus Avanza BM 1268 KK hanyalah puncak gunung es dari dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas di Kuansing. Fathulm mengungkapkan, banyak kendaraan operasional pemerintah yang kini berpelat pribadi dan digunakan oleh oknum non-pejabat. Ia menegaskan, tindakan itu mencerminkan krisis integritas di tubuh birokrasi Kuansing yang kian mengkhawatirkan.
Publik kini menunggu langkah tegas dari Bupati, Inspektorat, dan Polres Kuansing. Apakah mereka berani membuka data pengguna kendaraan dinas dan menindak pelaku penyalahgunaan, atau justru membiarkan fasilitas negara berubah menjadi milik pribadi? Sebab selama pelat merah masih bisa disulap menjadi hitam, rakyat Kuansing akan terus bertanya: siapa sebenarnya yang mengendarai kendaraan negara — rakyat atau penguasa yang haus fasilitas?.
(Redaksi)
