SIDIKPOLISINEWS || NTT, Sabu Raijua – Di tengah jargon “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,” potret buram dunia pendidikan kembali terkoyak di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang guru honorer di wilayah ini dilaporkan menerima upah yang jauh dari kata layak, bahkan lebih rendah dari biaya makan sepekan di kota besar.
Kabar memilukan ini mencuat setelah adanya keluhan mengenai pemotongan honorarium yang sangat drastis dan tidak masuk akal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, guru honorer yang sebelumnya menerima gaji senilai Rp1.500.000, kini harus mengelus dada karena upahnya dipangkas habis-habisan hingga hanya menyisakan Rp150.000 per bulan.
Ketidakadilan ini terasa semakin menyakitkan jika disandingkan dengan biaya masuk ke sekolah tersebut yang dikabarkan mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp100 juta.
“Ini sangat tidak adil. Bagaimana mungkin biaya masuk sekolah menyentuh angka ratusan juta rupiah, sementara guru yang menjadi ujung tombak pendidikan hanya diberi upah Rp150 ribu? Ini bukan sekadar gaji rendah, ini penghinaan terhadap profesi guru,” ungkap seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Bagi para guru honorer di Sabu Raijua, tantangan bukan hanya soal angka di atas kertas. Geografi wilayah yang menantang memaksa mereka menempuh perjalanan jauh antar kecamatan demi menjalankan tugas mulia mengajar.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya hidup di daerah tersebut. Berikut adalah gambaran beban yang harus dipikul:
* Guru harus menempuh jarak jauh antar kecamatan setiap hari.
* Harga bensin eceran (botol Aqua besar) menyentuh angka Rp35.000.
* Dengan gaji Rp150.000, satu bulan kerja mereka bahkan tidak cukup untuk membeli 5 botol bensin, belum termasuk kebutuhan pokok dan makan sehari-hari.
“Logikanya di mana? Untuk beli bensin saja kurang, lalu mereka mau makan apa? Apakah guru-guru kita diminta kenyang hanya dengan ‘pengabdian’?”
Publik kini mempertanyakan ke mana larinya dana pendidikan yang dikelola. Jika benar biaya masuk sekolah mencapai ratusan juta rupiah, seharusnya kesejahteraan tenaga pengajar menjadi prioritas utama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua terkait pemotongan gaji massal dan transparansi pengelolaan dana di sekolah tersebut.
Masyarakat mendesak agar pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi NTT segera turun tangan. Pendidikan yang berkualitas tidak akan pernah tercapai jika “pahlawan tanpa tanda jasa” ini dibiarkan kelaparan di tengah jalan. (Roy S)
