Sidikpolisinews.id. Gorontalo,Pohuwato – Krisis keadilan dialami oleh masyarakat penambang di Pohuwato yang terpaksa mempertaruhkan nyawa demi mencapai lokasi tambang mereka. Konflik ini bermula dari tindakan sepihak PT PETS yang membuat tanggul besar di akses utama menuju lahan tambang. Tanggul tersebut sekaligus memutus jalur bagi para pemilik lahan yang hingga kini belum mendapatkan pembayaran tali asih, hak kompensasi yang seharusnya mereka terima.
Alih-alih menyelesaikan pembayaran tali asih yang sudah lama tertunda, PT PETS justru mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memulai produksi. Di sisi lain, masyarakat pemilik lahan malah semakin dibatasi aksesnya ke area tambang. Bahkan, dengan sengaja pihak perusahaan mendirikan pos penjagaan ketat yang melarang mereka melintasi area tersebut. Akibatnya, para penambang kini harus menggunakan jalur alternatif yang lebih berbahaya, yakni menyeberangi sungai besar demi mencari nafkah bagi keluarga.
Salah satu anak dari pemilik lahan, Sopyan, mengungkapkan kondisi sulit yang harus mereka hadapi. “Kami sekarang hanya bisa lewat jalur sungai yang luas dan berbahaya. Jalan yang biasa kami pakai sudah ditutup dengan tanggul, dan di pos jaga, kami dicegat untuk tidak lewat. Ini sangat menyulitkan dan berbahaya,” ujarnya.
Keprihatinan mendalam dirasakan masyarakat, karena tindakan sepihak ini tidak hanya merugikan secara material tetapi juga mengancam keselamatan mereka. Langkah PT PETS dinilai tidak adil karena mereka terus melakukan pembangunan di atas lahan yang belum terselesaikan status tali asihnya, tanpa dialog dan solusi yang adil untuk para pemilik lahan. “Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Kalau sudah dibayar, kami tidak akan kembali lagi ke lokasi,” tambah Sopyan.
Sopyan juga menyuarakan kekhawatirannya bahwa ketidakadilan ini bisa memicu konflik besar. “Kami sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai perlakuan yang merugikan para penambang ini memicu konflik yang merugikan semua pihak,” pungkasnya.
Publik kini menanti tindakan nyata dari pemerintah dan pihak berwenang untuk segera menyelesaikan sengketa ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengawal praktik perusahaan agar tidak merugikan masyarakat lokal demi terciptanya iklim sosial yang damai dan adil. Red
