Sidikpolisinews.id Kutai Timur – Aksi unjuk rasa mewarnai halaman Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Selasa (28/10/2025). Puluhan warga yang tergabung dalam Seruan Aksi Masyarakat Kutim Menggugat menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta pencopotan sejumlah pejabat kunci yang dianggap gagal menjalankan agenda pembangunan.
Massa mulai memadati area kantor pemerintahan sejak pukul 16.00 WITA dengan membawa spanduk dan pengeras suara. Mereka menuduh adanya dugaan monopoli anggaran oleh pejabat tertentu yang menyebabkan usulan masyarakat di berbagai kecamatan tidak terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Arsyil menyatakan bahwa masyarakat kecewa karena banyak arahan Bupati saat kunjungan kerja ke kecamatan tidak pernah diterjemahkan dalam bentuk program yang menyentuh kebutuhan publik.
Aksi ini juga menyoroti munculnya proyek jalan di beberapa wilayah, seperti Batu Ampar, Bukit Makmur, dan Manubar Dalam. Massa menilai proyek tersebut tidak pernah diusulkan warga sehingga dinilai janggal dan berpotensi tidak tepat sasaran.
Perwakilan masyarakat Teluk Pandan, Andi Ansong, menambahkan tekanan politik terhadap pemerintah daerah. Ia meminta pencopotan Sekda, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKAD karena diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses penganggaran.
“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan boikot seluruh Musrenbang di 18 kecamatan dan siap kembali dengan massa yang lebih besar,” ucapnya.
Bupati Kutim, H. Ardiansyah Sulaiman, yang turun langsung menemui massa bersama Wakil Bupati, Kapolres, serta Satpol PP, mengapresiasi aspirasi masyarakat dan menyebut tuntutan tersebut akan menjadi bahan evaluasi resmi pemerintah daerah.
“Pemerintah memahami keluhan masyarakat. Ada dinamika fiskal dari pusat yang berdampak pada keterlambatan sejumlah program. Semua OPD akan dievaluasi kinerjanya,” kata Ardiansyah.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melanjutkan program prioritas yang sempat tertunda, serta memastikan tata kelola anggaran kembali berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kritik sangat penting bagi kami. Semua masukan akan kami tindaklanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.*Arm*
