Minggu 9 Maret 2025
Sidikpolisinews.idPuluhan Kades di Lombok Timur yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) mendatangi kantor Bupati Lombok Timur. Mereka menyampaikan protes atas belum dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama tahun 2025.
Ketua FKKD Lombok Timur M. Khairul Ihsan menegaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurutnya, masalah ini bukan lagi kendala teknis semata, melainkan sudah menjadi persoalan yang berulang tanpa solusi kongkret dari pemerintah daerah. Kami sudah beberapa kali membuat kesepakatan, namun tetap saja seperti ini setiap awal tahun, ungkapnya.
Ihsan menyebut bahwa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan dikirim oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, seharusnya gaji Kades dan perangkat desa sudah dicairkan. Namun, pada tengah malam sebelum pencairan, muncul surat pembatalan secara sepihak tanpa adanya komunikasi dengan para kepala desa.“ Masak alasan sertijab bupati dan wakil bupati lalu gaji tidak dicairkan. Apa hubungannya? Padahal sudah dijanjikan,tegasnya.
Untuk itu FKKD meminta BPKAD untuk segera mencairkan gaji Kades dan perangkat desa sesuai jadwal. Mereka juga meminta supaya pencairan dilakukan secara tunai, bukan melalui rekening, untuk dua periode sekaligus, yakni Januari—Februari dan Maret—April.“ Kalau ini tidak diselesaikan segera, maka jangan salahkan Kades dan perangkat desa jika nanti kami mengepung kantor bupati,” ancamnya.
Sementara pihak BPKAD belum ada yang memberikan tanggapan terkait protes dari para Kades ini.
(Tim Red sidikpolisinews.idNTB)
