Berita  

JEMBATAN TITIAN MANGKRAK DI DESA TOROKEKU, ANAK-ANAK TERPAKSA BERENANG UNTUK BERSEKOLAH

#peristiwa#daerah

Konawe Selatan – sidikpolisinews

Kondisi memprihatinkan terjadi di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Sudah lebih dari enam bulan, pembangunan jembatan titian yang menghubungkan pemukiman warga dengan fasilitas pendidikan mangkrak dan tidak dapat dilalui. Akibatnya, puluhan anak-anak terpaksa berenang menyeberangi sungai demi bisa pergi ke sekolah (24/04/2025)

 

Fenomena ini bukan hanya berisiko terhadap keselamatan anak-anak, tapi juga berdampak langsung pada kondisi seragam dan peralatan sekolah yang basah dan rusak. Beberapa orang tua bahkan melaporkan bahwa anak-anak mereka harus melewatkan sekolah karena kondisi ini dinilai terlalu berbahaya, terutama saat hujan deras dan arus sungai meningkat.

 

“Setiap pagi anak saya harus ganti baju dua kali karena seragamnya basah setelah berenang. Kalau sungainya meluap, saya larang dia berangkat,” ungkap salah satu warga setempat.

 

Jembatan titian ini sebelumnya dibangun dengan dukungan dana dari pemerintah daerah, namun belum selesai dan kini terbengkalai. Struktur bangunan yang tidak utuh dan minimnya pengamanan membuatnya tidak bisa digunakan sama sekali.

 

Yang lebih mengecewakan, tidak ada tanggapan darurat dari pihak Pemerintah Desa Torokeku, meskipun warga telah berkali-kali menyampaikan keluhan. Harapan akan adanya solusi cepat hingga kini belum kunjung terwujud.

 

“Kami tidak butuh jembatan besar, kami hanya ingin anak-anak kami bisa ke sekolah dengan aman. Harusnya pemerintah desa punya kepekaan darurat soal ini,” tambah seorang tokoh masyarakat.

 

Masyarakat mendesak agar Pemerintah Desa, Kecamatan, hingga instansi terkait segera turun tangan secara konkret, baik melalui penyelesaian proyek yang mangkrak maupun langkah darurat seperti jembatan sementara dari kayu atau tali penyeberangan yang aman.

 

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Akses pendidikan adalah hak dasar anak-anak, dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan tidak ada warga desa—terutama anak-anak—yang harus bertaruh nyawa demi belajar.

(SM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *