Jakarta- sidikpolisinews-05/01/2026Desa harus mandiri secara ekonomi dan sosial, sehingga berbagai potensi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal. Inilah persepsi Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Ir. Indra Utama M.PWK, IPU., tentang desa yang ideal. “Desa jangan lagi bergantung sepenuhnya pada dana desa, karena setiap desa punya potensi masing-masing,” ujarnya.
Visi inilah yang kemudian mendorong Indra mendirikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) pada 2013. Lembaga ini merupakan organisasi tempat berhimpun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Indonesia yang memiliki peran strategis bagi suksesnya pembangunan di desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Selain Indra sebagai Ketua Umum, Kepengurusan DPP ABPEDNAS 2025-2031 diisi sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai Ketua Dewan Pembina, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Ketua Dewan Pakar dan Jaksa Agung Muda Intelijen di posisi Ketua Dewan Pengawas. Kolaborasi dan terlibatnya sejumlah tokoh ini mengefektifkan gerak asosiasi dalam menjalankan tugasnya dalam penguatan peran, tugas pokok dan fungsi anggota BPD dalam proses pemerintahan desa.
Kerjasama dengan lingkungan Kejaksaan Agung seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa yang ditunjukan oleh sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti dana desa, kedaulatan pangan, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang membutuhkan sistem pengawasan yang kuat.
Kolaborasi antara dua lembaga melahirkan Program BPD Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang selaras dengan inisiatif Kejaksaan Agung. Program ini menekankan pendekatan preventif untuk mencegah korupsi di tingkat desa. Kejaksaan juga memberi penguatan fungsi BPD dalam menyusun peraturan desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membuat laporan berkala secara rutin.
Sebagai asosiasi yang sedang tumbuh, kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan pengurus DPP ABPEDNAS. Di sini Indra yang berlatar belakang jurnalis di bidang properti merasa beruntung bisa menjadi jembatan untuk berhubungan dengan berbagai pihak. Ia menyebut contoh pada pelaksanaan program 3 juta rumah Presiden Prabowo, yang 2 juta dari jumlah tersebut ditujukan pada wilayah pedesaan (meliputi wilayah pesisir).
“Desa akan bangkit, rumah tak layak menjadi layak, kesenjangan kota-desa menyempit serta rakyat desa hidup lebih sejahtera. Hubungan dengan dunia properti selama ini, membuka peluang lebih luas bagi saya dan ABPEDNAS untuk menyukseskan program tersebut,” kata Indra yang saat ini juga menjadi Komisaris Independen PT Waskita Beton Precast Tbk
*Pewarta Andipermadi**
