Sidikpolisinews.id Kutai Timur –
Dinamika politik dan kebijakan anggaran di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi sorotan publik. Tim Pemenangan Ardiansyah–Mahyunadi menyampaikan kritik keras terhadap dugaan monopoli kebijakan anggaran dan penghapusan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahun ini.
Mereka menilai, sejumlah aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak masa Pilkada justru tidak mendapat perhatian dalam penyusunan program anggaran daerah.
Kami sangat kecewa.
Aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan petani yang sudah disampaikan melalui jalur resmi(Langsung dimeja Bupati), justru hilang dari daftar program tahun ini. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat belum benar-benar dihargai,” ujar salah satu perwakilan Tim Pemenangan Army–Mahyunadi, Senin (21/10/2025).
Berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah usulan masyarakat petani terkait pembuatan badan jalan dan peningkatan jalan pertanian yang diajukan pada tahun sebelumnya tidak muncul dalam daftar kegiatan anggaran tahun ini.
Diduga, sejumlah usulan tersebut dicoret oleh dinas BAPEDDA dan BPKAD tanpa kejelasan dan transparansi.
Ketua Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang Kalimantan Timur, Andi Ansong, menilai hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia juga menambahkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah harus dilakukan secara terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur segera memberikan klarifikasi dan membuka dokumen perencanaan serta daftar prioritas anggaran secara transparan, demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.*Arm*
