Sidikpolisinews.id ACEH BARAT – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM., melakukan tinjauan lapangan sekaligus wawancara resmi terkait progres penanganan dampak bencana di wilayahnya. Dalam kunjungan tersebut, Bupati meresmikan penggunaan 12 unit Hunian Sementara (Huntara) di Gampong Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Selasa (10/3/2026).
Gampong Jambak merupakan salah satu wilayah terdampak paling parah akibat bencana alam beberapa waktu lalu. Bupati memastikan bahwa target penyediaan hunian sebelum Idul Fitri telah tercapai.
Penyelesaian Huntara dan Jaminan Logistik
Bupati menjelaskan bahwa warga dari Gampong Lawe dan wilayah lain di Kecamatan Pante Ceureumen akan menempati Huntara ini hingga pembangunan Hunian Tetap (Huntap) selesai sepenuhnya.
Jaminan Sembako: Selama berada di Huntara, kebutuhan pokok warga akan dipantau secara ketat. Bantuan rutin akan disalurkan melalui Keuchik (Kepala Desa), termasuk alokasi dana hunian.
Kendala Infrastruktur: Bupati mengakui adanya kendala teknis, terutama terkait jaringan listrik. Hal ini disebabkan akses menuju lokasi yang harus melewati jembatan gantung yang hanya bisa dilalui sepeda motor, sehingga mobilisasi material sedikit terhambat.
Progres Huntap dan Bantuan BNPP
Terkait hunian permanen, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang menggenjot pembangunan 49 unit Huntap yang didukung oleh BNPP.
”Kami menargetkan pembangunan 49 unit Huntap di kawasan Sungai Mas dan Woyla ini selesai dalam waktu dua bulan. Harapan kita, setelah Lebaran semua sudah rampung dan warga bisa menempati hunian yang lebih layak,” ujar Tarmizi.
Total Kebutuhan Anggaran Mencapai Rp 200 Miliar
Berdasarkan pendataan kerusakan akibat bencana, total anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat mencapai Rp 200 Miliar. Anggaran ini diusulkan untuk menangani beberapa sektor krusial:
Infrastruktur Rumah: Pembangunan hunian bagi korban bencana.
Pengamanan Tebing: Penanganan tebing sungai yang kritis untuk mencegah longsor susulan.
Sektor Pertanian: Terdapat sekitar 2.000 hektar sawah yang rusak. Karena mayoritas masyarakat Aceh Barat adalah petani, pemulihan irigasi dan lahan menjadi prioritas utama.
”Untuk kerusakan skala kecil, kita tangani dengan Dana Transfer Khusus (TKD). Namun, untuk pembangunan tanggul tebing yang memakan biaya puluhan miliar rupiah—bahkan ada yang mencapai Rp 50 miliar lebih—jelas daerah tidak sanggup. Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Pewarta/udinjazz
