Sidikpolisinews.id
Sabtu, 8 Maret 2026 | Obi, Halmahera Selatan
Program kemandirian dan ketahanan pangan saat ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus memperkuat berbagai kebijakan dan program strategis untuk memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya menjadi agenda pembangunan ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi besar menjaga stabilitas nasional.
Di berbagai daerah, implementasi program ketahanan pangan semakin diperkuat hingga ke tingkat desa. Pemerintah mendorong pemanfaatan potensi lokal melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai fondasi utama pembangunan desa.
Kabupaten Halmahera Selatan sendiri melalui visi pembangunan daerah AGTOMARITIM menempatkan sektor pangan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sebagai prioritas penting dalam pembangunan daerah. Visi tersebut menegaskan bahwa kemandirian pangan tidak hanya menjadi program nasional, tetapi juga komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di Kecamatan Obi, komitmen tersebut terlihat melalui keterlibatan aktif pemerintah desa dan embanguna dalam menjalankan berbagai program ketahanan pangan. Program ini bahkan menjadi salah satu agenda embangunan desa yang paling konsisten dijalankan.
Pemanfaatan Dana Desa untuk program ketahanan pangan terus meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 50 kelompok masyarakat aktif menjalankan berbagai kegiatan produksi pangan, baik di sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan.
Keseriusan pemerintah dalam memperkuat sektor ini juga terlihat dari sistem pendampingan pertanian yang terus ditingkatkan. Saat ini hampir setiap desa di Kecamatan Obi telah memiliki pendamping pertanian yang bekerja langsung di bawah koordinasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Para pendamping tersebut berperan membantu petani dalam meningkatkan produktivitas, memperkenalkan teknologi pertanian modern, hingga memperkuat kelembagaan kelompok tani. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan di tingkat lokal.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Bassam Kasuba juga menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati di Kecamatan Obi pada Januari 2026 saat mengikuti kegiatan panen raya ersama para petani.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengukuhkan terbentuknya Kelompok Petani Milenial Kecamatan Obi, sebuah langkah penting dalam mendorong regenerasi petani serta meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian.
Kelompok petani milenial tersebut beranggotakan 20 orang pemuda dari berbagai desa di Kecamatan Obi. Mereka direncanakan akan bergabung dengan dua kelompok tani yang telah lebih dulu aktif, yaitu Kelompok Batu Putih dan Kelompok Akemoriri, untuk mengelola kawasan persawahan seluas 45 hektare.
Program ini diharapkan menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan di tingkat lokal.
Namun di tengah upaya besar tersebut, masyarakat mulai merasakan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program ketahanan pangan di wilayah itu. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi hutan yang dilakukan oleh PT. Poleko Yubarson di wilayah Kecamatan Obi.
Sejumlah masyarakat menilai aktivitas perusahaan tersebut berpotensi mengancam keseimbangan lingkungan, terutama karena lokasi operasi perusahaan berada sangat dekat dengan wilayah pertanian serta daerah aliran sungai (DAS). Wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat dan sumber penghidupan para petani dinilai mulai mengalami tekanan ekologis akibat aktivitas pengelolaan hutan secara masif.
Beberapa warga bahkan menilai kawasan yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi justru mengalami kerusakan hutan, sedimentasi sungai, serta berpotensi menimbulkan bencana lingkungan di masa mendatang.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan petani dan masyarakat desa, terutama karena keberlanjutan program ketahanan pangan sangat bergantung pada stabilitas lingkungan.
Penolakan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan tersebut sebenarnya telah beberapa kali disuarakan. Bahkan belum lama ini aksi demonstrasi dan pemboikotan kantor perusahaan sempat terjadi sebagai bentuk protes masyarakat.
Aksi tersebut melibatkan Aliansi Masyarakat bersama organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Obi, yang menuntut adanya evaluasi terhadap aktivitas perusahaan di wilayah tersebut.
Namun hingga berita ini diturunkan, aktivitas PT. Poleko Yubarson dilaporkan masih terus berlangsung di kawasan hutan yang berada di belakang lima desa di Kecamatan Obi.
Situasi ini dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat sekaligus keberlanjutan program ketahanan pangan yang selama ini dibangun secara serius.
Ketua Kelompok Petani Milenial Kecamatan Obi, Ruslan, menyampaikan kekhawatiran besar terhadap dampak aktivitas perusahaan tersebut.
Menurutnya, keberadaan perusahaan tersebut terkesan mengabaikan suara masyarakat yang telah menyatakan penolakan secara terbuka.
“Perusahaan ini sepertinya berlindung di balik kekuatan para penguasa yang memiliki koneksi besar. Padahal masyarakat sudah menolak aktivitas perusahaan ini. Bahkan sempat terjadi pemboikotan terhadap kantor perusahaan,” ujar Ruslan.
Ia juga meminta pemerintah dan lembaga legislatif segera turun tangan untuk mengevaluasi aktivitas perusahaan secara menyeluruh.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah, DPRD Halmahera Selatan maupun DPRD Provinsi Maluku Utara untuk turun langsung melihat situasi di lapangan dan melakukan evaluasi total terhadap aktivitas perusahaan ini,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Safrin, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Obi. Ia menyoroti peristiwa meluapnya Sungai Tabuji pada 26 Februari 2026 yang menyebabkan kerugian bagi sejumlah petani.
Menurut Safrin, meluapnya sungai tersebut diduga dipicu oleh kombinasi antara curah hujan tinggi dan aktivitas perusahaan yang berada di kawasan daerah aliran sungai (DAS).
“Banyak petani mengalami kerugian akibat meluapnya Sungai Tabuji. Ini bukan hanya soal hujan lebat, tetapi juga aktivitas perusahaan yang berada di wilayah DAS,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa wilayah Obi pernah mengalami tragedi lingkungan besar pada tahun 2016, ketika banjir bandang melanda beberapa desa dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.
“Kita semua masih ingat banjir bandang tahun 2016 yang menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah bahkan merenggut korban jiwa. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi situasi ini,” ujarnya.
Sementara itu Darwan, salah satu tokoh pertanian di Kecamatan Obi, menilai berbagai pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan yang terjadi saat ini mengingatkan masyarakat pada peristiwa serupa di masa lalu.
Menurutnya, tragedi yang terjadi pada tahun 2015–2016 seharusnya menjadi pelajaran penting agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.
“Begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Poleko, baik sekarang maupun pada tahun 2015 silam yang mengakibatkan tragedi kelam di Kecamatan Obi,” ungkap Darwan.
Ia menegaskan bahwa para petani tidak ingin kembali mengalami kerugian besar akibat kerusakan lingkungan.“Saya berjanji tidak akan membiarkan petani menangis lagi di atas tanah garapan mereka,” tegasnya.
Isu perlindungan lingkungan sendiri merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kemandirian pangan hanya dapat tercapai jika lingkungan hidup dijaga dengan baik.
“Swasembada pangan adalah syarat utama kedaulatan bangsa. Namun swasembada tidak akan tercapai jika kita merusak tanah, hutan, dan air yang menjadi sumber kehidupan rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menekankan bahwa sektor pertanian membutuhkan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.
“Petani membutuhkan tanah yang subur, air yang bersih, dan lingkungan yang terjaga. Jika hutan rusak dan sungai tercemar, maka pertanian tidak akan mampu bertahan.”
Para tokoh dunia juga telah lama mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Mahatma Gandhi pernah mengatakan:
“Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia.”
Sementara itu tokoh lingkungan dunia Wangari Maathai, peraih Nobel Perdamaian, menyampaikan pesan yang sangat relevan:
“Ketika kita merusak hutan, kita sebenarnya sedang merusak masa depan kita sendiri.”
Di Indonesia, tokoh lingkungan hidup Prof. Emil Salim juga menegaskan bahwa pembangunan yang mengabaikan lingkungan hanya akan menghasilkan bencana bagi generasi mendatang.
“Pembangunan yang merusak lingkungan pada akhirnya akan menghancurkan manusia itu sendiri.”
Bagi masyarakat Kecamatan Obi, peringatan-peringatan tersebut bukan sekadar teori. Mereka telah merasakan langsung bagaimana bencana lingkungan dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dalam waktu singkat.Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keselamatan rakyat.
Masyarakat juga berharap visi besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan nasional dapat berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan. Sebab bagi para petani di Kecamatan Obi, menjaga tanah, hutan, dan sungai bukan sekadar soal lingkungan — melainkan soal masa depan kehidupan mereka sendiri.
(Ances – Wakabiro Halsel)
