Www SidikPolisi News’id Namlea ~ “Kabupaten Buru’” (14/1/2026)
“Editorial Redaksi”
Narasi yang dibangun Cipayung Plus terkait aktivitas pertambangan di Gunung Botak semakin jauh dari akal sehat dan realitas lapangan. Tuduhan bahwa koperasi di Gunung Botak dikendalikan investor asing, bahkan insinuasi keterlibatan warga negara Tiongkok sebagai tenaga kerja, adalah klaim sembrono yang tidak pernah dibuktikan secara terang.
Fakta paling sederhana yang sengaja diabaikan: yang bekerja di Gunung Botak adalah masyarakat Buru sendiri, bukan tenaga kerja dari Tiongkok, bukan pula buruh impor. Mulai dari penambang, pengangkut material, hingga pekerja logistik, semuanya adalah anak-anak daerah yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup di sana.
Jika benar ada tenaga kerja asing yang bekerja secara ilegal, pertanyaannya sederhana: di mana datanya? siapa orangnya? di titik mana mereka bekerja? Hingga kini, Cipayung Plus hanya berteriak di jalan tanpa satu pun bukti faktual.
Isu Asing Digoreng, Rakyat Buru Dijadikan Alat
Isu “investor asing” terus dipukul seolah menjadi momok, padahal yang disebut sebagai “bapak angkat koperasi” adalah mekanisme pendampingan modal yang justru lahir karena keterbatasan koperasi lokal, bukan karena penguasaan asing.
Perlu diingat, koperasi tidak hidup dari ideologi, tapi dari modal dan manajemen. Tanpa dukungan pembiayaan, koperasi hanya akan menjadi papan nama tanpa aktivitas. PT Wanshuai yang dituding-tuding selama ini tidak mengelola tambang, tidak mempekerjakan WNA, dan tidak mengambil alih IPR koperasi. Perannya jelas: pendamping, bukan pengendali.
Ironisnya, Cipayung Plus justru menyerang skema ini tanpa menawarkan solusi realistis. Jika bapak angkat ditolak, lalu siapa yang membiayai operasional koperasi? Mahasiswa? Atau hanya cukup dengan orasi dan spanduk?
Demo Sarat Pesanan, Bukan Jeritan Rakyat
Publik semakin bertanya-tanya: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari penolakan koperasi? Karena yang paling dirugikan jika koperasi lumpuh bukan investor, melainkan masyarakat Buru sendiri yang kehilangan ruang kerja legal.
Sulit dibantah, demonstrasi ini lebih terlihat sebagai pesanan kelompok tertentu yang sejak awal tidak senang dengan hadirnya koperasi dan penertiban tambang ilegal. Mereka yang selama ini menikmati kekacauan Gunung Botak, kini kehilangan akses, lalu menggunakan mahasiswa sebagai alat tekanan.
Cipayung Plus seharusnya sadar: menolak koperasi berarti membuka kembali ruang tambang ilegal, cukong, dan mafia—sesuatu yang selama ini justru mereka klaim lawan.
Narasi Moral, Tapi Minim Kejujuran
Cipayung Plus mengutip Pasal 33 UUD 1945, namun lupa satu hal penting: koperasi dibentuk untuk bekerja, bukan sekadar slogan. Menuduh koperasi menyimpang tanpa audit, tanpa putusan hukum, dan tanpa data konkret adalah bentuk penggiringan opini yang berbahaya.
Lebih parah lagi, tudingan bahwa aparat, pemerintah daerah, dan investor “bersekongkol” dilontarkan tanpa dasar hukum. Ini bukan kritik, melainkan fitnah politik yang dibungkus jargon perjuangan.
Akal Sehat Publik Tidak Bisa Dibohongi
Jika benar Cipayung Plus berpihak pada rakyat Buru, seharusnya mereka berdiri bersama koperasi lokal, mengawal legalitas, dan mendorong transparansi. Bukan malah membakar sentimen asing, menciptakan ketakutan palsu, dan mematikan sumber penghidupan rakyat sendiri.
Gunung Botak butuh pengelolaan legal, terkontrol, dan berpihak pada masyarakat adat. Bukan demo pesanan, bukan opini liar, dan bukan tuduhan tanpa bukti.
Publik Buru berhak bertanya:
Cipayung Plus membela rakyat, atau sedang memainkan skenario orang-orang yang takut kehilangan kepentingan?
*(“Besugi A H”)*
