Sidik polisi news.Makassar, 7 Desember 2025 — Suhu politik tingkat kelurahan kembali memanas. Jelang pemilihan RW serentak pada senin, 8 Desember2025, warga Kelurahan Pa’baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, menyuarakan kekecewaan mendalam dan mengancam akan melakukan aksi besar-besaran menyusul dugaan ketidaknetralan lurah setempat dalam proses pemilihan.
Sejumlah warga menilai lurah Pa’baeng-baeng diduga secara terang-terangan memihak salah satu calon RT. 05 RW. 05 yang sudah nyata – nyata kalah, bahkan disebut-sebut melakukan intervensi terhadap hasil pemilihan RT yang digelar pada tanggal 3 Desember 2025. Dugaan praktik keberpihakan itu dipandang telah mencederai asas demokrasi di tingkat akar rumput.
“Kami sudah melihat langsung indikasi keberpihakan lurah. Adanya Sanggahan dari PJ RT 05 a.n Safrial yang diketahui bukan kontestan pada pemilihan RT. Kalau ini terus dibiarkan akan merusak demokrasi di masyarakat, maka dari itu kami akan turun aksi besar-besaran.
Pemilihan RT/RW harusnya bebas dari intervensi kekuasaan, bukan jadi ajang titipan politik,” ujar salah satu perwakilan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga juga mempertanyakan sikap panitia pelaksana yang menerima sanggahan yang nyata bukan calon RT. 05 RW. 05 dan tetap meloloskan calon yang dinilai tidak memenuhi syarat administratif. Mereka menilai panitia seolah tunduk pada tekanan struktural, sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan aturan yang berlaku.
Kondisi ini memicu kemarahan para pendukung RT terpilih, karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarwarga. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menilai kelurahan telah gagal menjaga integritas proses demokrasi lokal.
“Pemilihan RT/RW harusnya menjadi ruang partisipasi masyarakat, bukan ruang manipulasi yang berbau kekuasaan. Jika lurah tidak netral, maka seluruh proses bisa cacat secara hukum dan moral,” tegas seorang tokoh masyarakat Pa’baeng-baeng.
Warga kini mendesak Camat Tamalate dan Pemerintah Kota Makassar untuk segera turun tangan, melakukan evaluasi, serta menjamin netralitas aparatur kelurahan. Jika tidak ada langkah cepat, warga memastikan aksi massa dalam skala besar tak bisa dihindari.
Situasi ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Makassar agar memastikan proses demokrasi tingkat kelurahan berjalan jujur, transparan, dan tidak dikotori kepentingan pihak tertentu.(jp@tim)
