PANGKALPINANG —Sidikpolisinews.id Suasana di depan kantor pusat PT Timah Tbk di Pangkalpinang pada Senin (6/10) sore berubah tegang. Ribuan penambang rakyat yang tergabung dalam Aliansi Penambang Rakyat Bangka Belitung (Babel) kembali mendesak pihak perusahaan untuk segera merespons tuntutan mereka terkait legalisasi tambang rakyat dan penetapan harga timah yang adil.
Aksi yang awalnya berlangsung damai sejak pagi, mulai memanas menjelang sore hari. Massa yang sudah menunggu berjam-jam menuntut kejelasan dari pihak manajemen, namun belum mendapat tanggapan resmi. Beberapa kelompok terlihat mendorong barikade pembatas, sementara sebagian lainnya berteriak menuntut perwakilan PT Timah keluar menemui mereka.
“Jangan diam saja! Kami datang jauh-jauh untuk menuntut hak kami!” teriak seorang orator dari atas mobil komando, disambut sorakan ribuan peserta aksi yang terus bertambah di sekitar area kantor perusahaan pelat merah itu.
Kepadatan massa menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat. Aparat kepolisian bersama TNI yang berjaga sejak pagi tampak memperketat pengamanan. Garis polisi dipasang di beberapa titik strategis untuk mencegah massa masuk ke area perkantoran
Menurut pantauan di lapangan, sebagian peserta aksi mulai kehilangan kesabaran. Suara sirine dan pengeras suara bersahut-sahutan di tengah panasnya situasi. Beberapa orator mencoba menenangkan massa agar tidak terprovokasi, namun tensi di lapangan terus meningkat seiring belum adanya kepastian dialog antara perwakilan penambang dan pihak perusahaan.
Hingga menjelang malam, suasana di sekitar kantor PT Timah masih belum kondusif. Aparat keamanan menambah jumlah personel untuk menjaga situasi agar tidak berujung pada bentrokan. Para penambang tetap bersikeras bertahan, menegaskan bahwa mereka tidak akan pulang sebelum tuntutan mereka direspons secara resmi.
Aksi hari ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan tambang rakyat di Bangka Belitung telah mencapai titik krusial. Para penambang berharap pemerintah pusat maupun daerah segera turun tangan untuk memfasilitasi dialog terbuka demi mencegah situasi yang lebih buruk di lapangan.
(Tim red)
