Www SidikPolisi,News’ id Namlea ” Kabupaten Buru’” (23/8/2025)
Kerusakan kabel laut milik PT Telkom kembali menjadi tamparan keras bagi masyarakat Kabupaten Buru. Bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sebuah krisis nyata yang menggerogoti denyut ekonomi lokal. Puluhan miliar rupiah melayang akibat terganggunya jaringan komunikasi dan internet, yang kini telah menjadi urat nadi hampir semua lini kehidupan—dari perdagangan, perbankan, pendidikan, hingga layanan pemerintahan.
Bayangkan bagaimana pelaku usaha, mulai dari pedagang online kecil hingga eksportir hasil bumi, harus merugi karena transaksi macet. Perbankan lumpuh, pengiriman dana tersendat, bahkan mahasiswa yang tengah menghadapi perkuliahan daring harus terkatung-katung. Bagi nelayan dan petani yang semakin mengandalkan teknologi digital untuk menjangkau pasar, kondisi ini ibarat kembali ke masa lalu—terkurung di pulau tanpa jendela dunia.
Kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah hanyalah hitungan kasar. Yangu tak ternilai adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan dasar yang seharusnya dijamin oleh perusahaan telekomunikasi raksasa. PT Telkom, dengan segala sumber daya yang dimiliki, seharusnya mampu memberikan jaminan keamanan infrastruktur vital semacam ini. Apalagi kabel laut bukan hanya aset perusahaan, melainkan jalur kehidupan digital masyarakat kepulauan.
Sudah saatnya pemerintah dan PT Telkom memperlakukan wilayah kepulauan seperti Buru dengan keseriusan yang sama dengan kota-kota besar. Infrastruktur cadangan harus disiapkan, jalur alternatif perlu dibangun, dan sistem kompensasi bagi masyarakat terdampak wajib dijalankan. Jangan sampai masyarakat terus menanggung kerugian sementara perusahaan berlindung di balik alasan teknis.
Pulau Buru tidak boleh terus-menerus menjadi korban kelalaian pengelolaan infrastruktur. Krisis akibat kerusakan kabel laut ini harus menjadi momentum untuk menata ulang kebijakan layanan telekomunikasi di daerah kepulauan. Masyarakat sudah membayar mahal, baik lewat tagihan bulanan maupun kerugian ekonomi. Kini saatnya negara dan perusahaan hadir membayar kembali dengan tanggung jawab nyata.*(“A H, Besugi”)*
