Sejumlah Desa Tidak Pasang Papan Transparansi APBDes, APH di Minta Berikan Tindakan Hukum
Www SidikPolisi,News’id
Namlea Kabupaten Buru ” (4/8/2025) – Tranparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran pembangunan, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Kelurahan/Desa. Tak terkecuali pengelolaan keuangan desa oleh para Perangkat Desa yang harus sesuai dengan rencana penyusunannya.
“Transparansi pengelolaan dana desa sebagai poin penting. Jangan sampai salah kelola yang bisa berimbas sampai diproses hukum terkait pengelolaan keuangan dan aset desa,”
Sebagaimana disampaikan aktifis DPD LSM LINI INTIM Kabupaten Buru, Ahmad saat memberikan keterangan persnya kepada wartawan media kami Senin, /4/8/2025
Dirinya mencontohkan transparansi yang dimaksud adalah dengan terbuka menyusun penggunaan dana desa kepada masyarakat. Bentuknya bisa dalam papan informasi penggunaan yang terpampang di Balai Desa.
Dari hasil pantauan timnya terdapat sejumlah desa di kecamatan Namlea diantaranya desa yang terlihat didalam gambar adalah desa Namlea ,batu boy,desa Lala dan desa karang jaya
Keempat desa ini tidak mengindahkan pemasangan papan informasi pemakain anggaran DD maupun ADD ini kan sudah tidak mengindahkan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tuturnya
Padahal pelanggaran tidak memasang papan transparansi pasti ada sanksinya selanjutnya bisa juga dikatagorikan korupsi dana papan informasi Tersebut
Olehnya itu dirinya berharap pihak APH ( aparat penegak hukum ) harus memberikan tindakan tegas dan menetapkan sanksi sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Kami terus melakukan pemantauan terkait penggunaan dana desa yang ada di kabupaten buru,karena diduga kuat banyak terjadi penyimpangan dan markup dana desa dan kami tidak segang segang melaporkan secara resmi kepada pihak APH (aparat penegak hukum ) untuk di berikan tindakan efek jera ketika ada temuan pelanggaran, tambahnya
*(” A,H Besugi “)*
