KARAWANG|Sidikpolisinews.id – Pemerintah Kabupaten Karawang menggulirkan tengah kebijakan pengadaan kendaraan operasional berupa sepeda motor untuk kepala desa dan perangkat desa di seluruh kabupaten karawang Kendaraan tersebut, berjenis Honda PCX, dilengkapi dengan berlogo Pemkab Karawang di bodi samping, dan seharga sekitar Rp .35 juta per unit.
Pada dasarnya, menimbulkan mendapat sambutan hangat, kebijakan ini justru mejadi pro dan kontra di awak kepala desa. Salah satu penolakan dengan keras datang dari Kepala Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, H.Endang Macan Kumbang.
“Saya sangat tidak setuju dengan inventaris sepeda motor.kenapa Alasannya, untuk kepala desa itu tidak begitu urgen dan emergensi. Uang senilai tiga puluh lima jutaan itu masih bisa dipakai untuk hal yang lebih penting, Antara lain peningkatan SDM, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya H. Endang macan kumbang kepada awak media, 5/4/2025
H.Endang juga mengomentari kritikan sumber anggaran pembelian motor tersebut yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) desa. Jelasnya , pemerintah seharusnya tidak memaksakan kebijakan dengan mengorbankan pos anggaran penting di tingkat desa.
“jikalau itu memang pemerintah ingin memberikan inventaris, ya jangan dari DBH. Itu kan dana yang harusnya fleksibel untuk kebutuhan masyarakat. Harusnya dari APBD langsung, bukan membebani desa,” tegasnya H.Endang macan kumbang
Adapun gambar logo Pemkab Karawang yang terpasang di motor inventaris, Endang menyebut hal itu bukan dibuat oleh dinas atau instansi, melainkan dipesan langsung ke pihak dealer dengan b tambahan biaya.
“Logo itu dibuat oleh dealer, biayanya Rp400 ribu. Mekanismenya, pembeli hanya menunjukkan gambar atau desain logonya, lalu dealer yang memasangnya,” Ujarnya H endang
H.Endang Macan kumbang harapnya ” ke depan kebijakan seperti ini bisa lebih bijak dan mengedepankan kebutuhan krusial masyarakat desa.
“Masih banyak hal yang lebih mendesak ketimbang motor, seperti perbaikan layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Harusnya itu yang jadi prioritas,” tegasnya
pengadaan motor operasional ini dilakukan serentak di seluruh desa se-Kabupaten Karawang dengan pembiayaan yang diambil langsung dari DBH masing-masing desa. Meskipun ada yang mendukung, suara penolakan dari sejumlah kepala desa patut menjadi catatan bagi Pemkab Karawang untuk mengevaluasi arah kebijakan agar tidak melukai rasa keadilan di tingkat pemerintahan bawah.”tegasnya kades Macan kumbang
( Tarna )
