Polsek Metro Penjaringan Gelar Gerakan Pangan Murah

SIDIKPOLISINEWS.ID, Jakarta Utara – Polsek Metro Penjaringan kembali hadir di tengah masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah Polri yang digelar pada Kamis (09/10/2025) di PT. Cahaya Perdana Plastik (CPP), Jl. Kapuk Kamal Raya No.67, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan.

Dalam kegiatan ini, Polsek Metro Penjaringan menyediakan beras SPHP ukuran 5 Kg dengan harga terjangkau Rp55.000 per kantong. Program ini mendapat sambutan hangat dari para pekerja pabrik yang merasa sangat terbantu di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolsek Metro Penjaringan Kompol Tomb Pea Indra R.S, SH, MH, beserta jajaran pejabat utama Polsek Metro Penjaringan. Turut hadir pula Ketua PUK SP-KEP KSPSI Bapak Dadang beserta pengurus serikat buruh.

Para pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh PUK SP-KEP KSPSI menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Polsek Metro Penjaringan. Mereka berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga mampu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketua PUK SP-KEP KSPSI, Bapak Dadang, menegaskan bahwa sejak awal terbentuknya serikat buruh, pihaknya telah menjalin kerja sama erat dengan Polsek Metro Penjaringan, khususnya Unit Intelkam. Dengan adanya kegiatan ini, hubungan baik yang terjalin diharapkan semakin erat, tidak hanya dalam menjaga ketertiban buruh tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan anggotanya.

Kegiatan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB dengan situasi aman, tertib, dan kondusif. Gerakan Pangan Murah Polri ini menjadi bukti nyata hadirnya kepolisian dalam membantu masyarakat, khususnya para pekerja, dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.(Slh)

RPA indonesia kawal dua PMI di irak: ” saya takut di bunuh”, jeritan kiki chandra praditia menunggu di pelumpang. Jakarta, Sidikpolisinews.id 10 Juni 2026 — Kasus yang dialami Kiki Chandra Praditia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nganjuk, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari RPA Indonesia. Informasi awal mengenai kasus tersebut diterima melalui laporan yang disampaikan Radio Andika FM Kediri. Menindaklanjuti laporan itu, RPA Indonesia segera melakukan pendalaman data serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan perlindungan bagi korban. Ketua Umum Jeannie Latumahina menjelaskan, berdasarkan informasi dan dokumen yang diterima, Kiki diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah diberangkatkan ke Irak pada November 2025 melalui jalur yang diduga tidak sesuai prosedur. “Sebelum keberangkatan tidak terdapat perjanjian kerja yang ditandatangani, dan visa yang digunakan merupakan visa kunjungan atau visa turis,” ujar Jeannie. Setelah sempat berada di Dubai, Kiki tiba di Baghdad dan ditempatkan oleh agensi Al Burkhan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Selama bekerja, Kiki mengaku mengalami kekerasan fisik, intimidasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam komunikasi dengan RPA Indonesia, Kiki menyampaikan ketakutannya dan memohon bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. “Saya takut dibunuh,” ungkap Kiki. Saat ini Kiki telah melaporkan kondisinya kepada KBRI Baghdad dan masih menunggu proses penanganan lebih lanjut. Pada Selasa (9/6/2026) pukul 11.30 WIB, RPA Indonesia telah menyerahkan seluruh data dan kronologis kasus kepada Kementerian Luar Negeri RI serta KBRI Baghdad. RPA Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Perlindungan WNI atas respons dan perhatian yang diberikan terhadap kasus tersebut. Selain mendampingi Kiki Chandra Praditia, RPA Indonesia juga tengah mengawal kasus PMI asal Indonesia lainnya di Irak, yakni Ika Arsaya Jala. Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri RI, saat ini Ika sedang menjalani proses penyelesaian administrasi keimigrasian di Irak dengan pendampingan Kementerian Luar Negeri RI, KJRI Erbil, serta kuasa hukum yang difasilitasi oleh perwakilan RI di Irak. RPA Indonesia berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga Ika Arsaya Jala dapat segera kembali ke Indonesia dengan selamat. Kasus yang dialami Kiki Chandra Praditia dan Ika Arsaya Jala menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. RPA Indonesia berharap Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perekrutan serta pemberangkatan PMI secara ilegal yang masih terjadi di berbagai daerah. Langkah tegas dinilai penting untuk melindungi warga negara Indonesia dari risiko eksploitasi, kekerasan, dan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Bersama Radio Andika FM Kediri, RPA Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perlindungan serta proses pemulangan Kiki Chandra Praditia dan Ika Arsaya Jala hingga keduanya dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan aman, sehat, dan bermartabat. Versi ini telah diperbaiki dari sisi ejaan, alur, konsistensi istilah, dan kaidah penulisan berita agar lebih layak untuk dipublikasikan di media daring maupun cetak. Rahmat Hidaya ( Kordinator Liputan )

Gakkum Kementerian ESDM Jangan Merasa Paling Benar

La Ode Ida Serang Balik Tim Gakkum ESDM: “Jangan Atas Nama Hukum Lalu Menghakimi”

AUDENSI KOMUNITAS SENI BUDAYA PETUAH TENGGARA DENGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LANGKAT

Perkuat Tata Kelola Gampong, Plt Sekda Aceh Barat Lantik 263 Anggota Tuha Peut

RPA Indonesia Serahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Sembako kepada BULOG

Post Views: 175