Www SidikPolisi,News’id Namlea “Kabupaten Buru’” (9/9/2025)
Oleh: Abdul Rauf Wabula
Gunung Botak, kawasan tambang rakyat di Kabupaten Buru, Maluku, kembali menjadi sorotan. Bukan karena kemajuan, tapi karena ketidakadilan yang makin menggila. Di tengah upaya ribuan penambang rakyat bertahan hidup, justru muncul segelintir elit yang mengambil untung besar dari penderitaan mereka.
Harga bahan kimia berbahaya dan beracun (B3) seperti sianida kini meroket tajam — mencapai Rp 35 hingga Rp 40 juta per kaleng. Ini bukan fluktuasi biasa, tapi hasil dari praktik monopoli dan permainan harga yang brutal. Di balik skenario ini, muncul dua nama dominan: Diana dan Dewa. Keduanya diduga kuat mengendalikan distribusi sianida di Unit 17 Gunung Botak, bekerja sama dengan kelompok pemodal besar yang haus keuntungan.
Lebih parah lagi, mereka memanfaatkan momen penertiban bahan kimia oleh aparat sebagai celah untuk memperkuat dominasi. Ketika penambang kecil dipersulit mendapatkan bahan, barang milik Diana dan Dewa tetap beredar bebas tanpa hambatan.
Distribusi B3 seharusnya berada dalam kontrol ketat negara. Namun, anehnya, dalam tambang yang notabene ilegal, justru muncul dua perusahaan, PT PPI dan mitranya PT Intan Kemilau Alam. Apa dasar hukum keberadaan mereka di lokasi yang tidak berizin secara nasional? Bila Gunung Botak bukan tambang resmi, maka kehadiran dua perusahaan ini justru menimbulkan kecurigaan baru — apakah negara secara diam-diam melegitimasi praktik ilegal yang menguntungkan segelintir elit?
Fakta di lapangan menunjukkan, para penambang rakyat tidak mendapatkan akses yang adil terhadap bahan kimia yang dibutuhkan untuk bekerja. Mereka dipaksa membeli dari jaringan Diana dan Dewa dengan harga yang sudah tidak manusiawi. Inilah oligarki lokal dalam bentuk nyata: segelintir orang menguasai jalur distribusi, menetapkan harga semena-mena, dan mematikan usaha rakyat.
Ini bukan lagi sekadar masalah ekonomi. Ini masalah hukum dan keadilan.
Masyarakat mendesak Kepolisian bertindak tegas. Jika Diana dan Dewa benar bermain di balik kelangkaan dan mahalnya bahan kimia, maka mereka harus ditangkap dan diproses hukum secara terbuka. Tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama.
Gunung Botak adalah milik rakyat. Bukan milik pemodal rakus. Bukan juga ladang permainan korporasi. Sudah saatnya kita rebut kembali keadilan di tanah sendiri.
*(” A H, Besugi “)*
