Sidikpolisinews.id MEULABOH – Gelombang protes menyasar institusi TNI menyusul insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, yang terjadi pada 12 Maret lalu. Massa yang tergabung dalam aksi solidaritas menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRK Aceh Barat dengan pengawalan ketat dari 120 personel Polres Aceh Barat.
Koordinator Lapangan, Anriansah Kalimuddin, dalam pernyataannya menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI telah mencederai amanat Pasal 30 Ayat 3 UUD NRI 1945. Ia menekankan bahwa TNI seharusnya menjadi alat negara untuk mempertahankan kedaulatan, bukan justru mengintimidasi warga sipil.
“Watak keras dan militeristik TNI tidak seharusnya dipertontonkan kepada masyarakat. Akibat kejadian ini, Andrie Yunus terancam buta dan mengalami cacat permanen. Ini adalah pengkhianatan terhadap negara hukum dan demokrasi yang seolah dibiarkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Anriansah di sela-sela aksi.
Sorotan Terhadap Pelanggaran HAM di Papua
Selain kasus Andrie Yunus, massa juga menyoroti tragedi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah pada Selasa (31/3/2026), di mana seorang warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat kekerasan aparat. Anriansah menilai hal ini sebagai catatan merah yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang dilindungi dalam Bab XA UUD 1945 Pasal 28A-28J.
Massa secara tegas memberikan peringatan kepada Menteri HAM,
“Jangan hanya omon-omon! Harus ada tindakan tegas untuk mengungkap aktor intelektual di balik penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus,” tegas massa dalam orasinya.
Massa menilai persoalan di tubuh TNI bersifat sistematik sehingga menuntut adanya reformasi total agar militer kembali ke barak dan menjadi tenaga profesional. Adapun tuntutan utama dalam aksi tersebut meliputi:
Aksi yang berlangsung di depan kantor DPRK ini berjalan dengan pengawasan intensif dari aparat kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif di wilayah Aceh Barat. Hingga berita ini diturunkan, massa mendesak agar suara mereka segera sampai ke tingkat pusat demi keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.
Pewarta/udinjazz
