Www SidikPolisi News’id -Namlea “Kabupaten Buru’” (28/1/2926)
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Abdul Haris, dituding sebagai aktor utama di balik kisruhnya penanganan kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru. Desakan agar Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mencopot Abdul Haris dari jabatannya pun kian menguat.
Kisruh tersebut mencuat setelah terbitnya surat teguran larangan penggunaan alat berat untuk membersihkan sampah dan material sisa tambang di kawasan Gunung Botak. Kebijakan itu dinilai kontraproduktif dan justru memperparah kekacauan di lapangan.
Tokoh adat Buru, Nico Nurlatu, dengan tegas menyebut Abdul Haris sebagai biang kerok mandeknya penataan Gunung Botak.
“Kalau memang Kadis ESDM ini melarang alat berat, suruh dia turun langsung ke Gunung Botak dan bersihkan sampah pakai tangan sendiri. Jangan cuma bikin aturan dari balik meja,” tegas Nico, Rabu (28/1/2026).
Menurut Nico, selama Abdul Haris masih dipertahankan, program strategis Pemerintah Provinsi Maluku terkait 10 koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dipastikan tidak akan berjalan maksimal.
“Kadis ini terlalu kaku, tidak punya terobosan, dan tidak memahami kondisi sosial masyarakat adat Buru. Akibatnya, program gubernur sendiri terancam gagal,” ujarnya.
Ia menilai sikap ESDM Maluku justru menciptakan kegaduhan baru di tengah upaya pemerintah menata tambang rakyat secara legal dan berkelanjutan.
“Ini bukan soal aturan semata, tapi soal keberpihakan. Kalau terus seperti ini, konflik di Gunung Botak tidak akan pernah selesai,” tambah Nico.
Masyarakat adat dan sejumlah pihak kini menunggu sikap tegas Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas ESDM Maluku. Mereka menilai pencopotan Abdul Haris merupakan langkah penting demi menyelamatkan agenda penataan tambang rakyat dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
*(“Besugi AH”)*
