Bintuni sidikpolis news ~id .Audiensi yang dilakukan oleh Forum Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus (FORAPELO) bersama Direktur RSUD KM 7 Teluk Bintuni merupakan langkah krusial untuk memastikan transparansi anggaran tahun 2026 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Berikut adalah rincian utama alokasi anggaran yang dibahas untuk meningkatkan pelayanan bagi Orang Asli
Papua (OAP), khususnya masyarakat 7 suku di Teluk Bintuni:
1. Alokasi Pagu Dana Otsus 2026
Otsus Spesific Grant (12,56%): Difokuskan pada belanja operasional kesehatan mendasar seperti pengadaan obat, bahan medis habis pakai (BMHP), vaksin, serta penyediaan makanan dan minuman di fasilitas RSUD.
Tambahan DBH Migas Otsus: Total mencapai Rp111.112.896.535,25 yang dibagi ke dalam beberapa pos strategis:
Alat Kesehatan/Penunjang Medik: Rp20.226.316.904,00.
Pengembangan Rumah Sakit: Rp32.692.524.248,00.
Obat & Logistik Kesehatan: Rp16.625.688.289,00.
Operasional Pelayanan: Rp13.488.418.000,00.
Rehabilitasi & Pemeliharaan: Rp6.125.088.850,00.
SDM Kesehatan (Gaji/Tunjangan/Kompetensi): Lebih dari Rp4,2 miliar untuk pemenuhan standar dan kualifikasi tenaga medis OAP.
2. Fokus Pelayanan Terintegrasi
Terdapat alokasi sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE) guna
mempermudah proses rujukan pasien secara efektif dan cepat.
3. Komitmen Keberpihakan (Afirmasi)
Anggota FORAPELO, Tobias Mosoimen, menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana ini harus memberikan dampak nyata bagi OAP. Hal ini mencakup:
Tenaga Medis: Kesejahteraan dan peningkatan kompetensi perawat/dokter asli 7 suku.
Pasien: Kemudahan akses pengobatan dan ketersediaan fasilitas yang layak di tanah adat mereka sendiri.
Langkah pengawasan oleh FORAPELO ini bertujuan agar anggaran besar dari DBH Migas tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di akar rumput.
Apakah Anda memerlukan detail lebih lanjut mengenai jadwal realisasi proyek fisik atau mekanisme perekrutan tenaga kesehatan OAP untuk periode anggaran ini?
Berdasarkan informasi terkini mengenai penetapan APBD dan koordinasi FORAPELO (Februari 2026), berikut adalah perkiraan jadwal realisasi proyek fisik kesehatan yang didanai melalui Otsus dan DBH Migas di Kabupaten Teluk Bintuni untuk Tahun Anggaran 2026:
Tahapan Realisasi Proyek Fisik 2026
Penyerahan DPA (Februari – Maret 2026):
Bupati Teluk Bintuni menargetkan percepatan pembagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk RSUD KM 7, agar proyek tidak menumpuk di akhir tahun.
Proses Tender & Pengadaan (Maret – April 2026):
Proyek fisik seperti pembangunan gedung (Rp32,6 M) dan pengadaan alkes (Rp20,2 M) akan masuk ke tahap lelang melalui LPSE Kabupaten Teluk Bintuni.
Pelaksanaan Fisik (Mei – November 2026):
Pekerjaan konstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah sakit senilai Rp6,1 M diprediksi mulai berjalan intensif pada periode ini.
Monitoring Triwulanan (Sepanjang Tahun):
Sesuai arahan Badan Pengarah Papua (BPP), akan dilakukan pemantauan berkala untuk memastikan progres fisik selaras dengan penyerapan anggaran.
Fokus Utama Pengawasan FORAPELO
FORAPELO mendesak agar jadwal ini ditaati untuk menghindari keterlambatan yang merugikan pasien OAP, terutama pada:
Pengadaan Obat & BMHP: Harus tersedia sejak awal tahun (Januari/Februari) karena merupakan kebutuhan layanan harian.
SISRUTE: Integrasi sistem rujukan ditargetkan rampung lebih cepat untuk mempermudah akses rujukan pasien dari puskesmas ke RSUD.
Penting: Realisasi anggaran Otsus tahap pertama di Papua Barat biasanya mulai cair pada bulan Juni berdasarkan tren tahun sebelumnya, sehingga proyek fisik skala besar kemungkinan besar mencapai puncaknya pada semester kedua tahun berjalan.
Tutup redaksi Tobias Mosoimen.
