Dugaan Makanan Tak Layak Edar di Program MBG Sidoharjo Wonogiri, Aksi Koordinasi dan Tuntutan Transparansi Mengemuka

SIDOHARJO, WONOGIRI – sidikpolisinews Sebuah program makan siang gratis (MBG) di Sidoharjo, Wonogiri, yang dikelola oleh Yayasan Puku Bumi Restu Putra, tengah menghadapi sorotan publik setelah ditemukan dugaan ketidaklayakan makanan yang dibagikan kepada siswa. Laporan yang diperoleh dari internal program menunjukkan adanya keluhan signifikan terkait kondisi makanan, yang memicu kekhawatiran dan tindakan dari berbagai pihak.

Menurut laporan yang beredar, pada Senin, 16 September 2025, siswa yang menerima jatah sate lontong dari program MBG dilaporkan menemukan bahwa lontong dan buah yang disertakan dalam paket makanan berada dalam kondisi tidak layak konsumsi. Temuan ini dilaporkan menyebabkan banyak anak tidak dapat mengonsumsi jatah makanan mereka.

Keluhan ini telah diteruskan kepada pihak penyedia MBG. Dalam respons cepat, sejumlah sekolah yang juga menerima program ini telah berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk Koordinator Wilayah Pendidikan Sidoharjo dan Koramil Sidoharjo, untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

 

Seorang jurnalis dari media lokal, Firman dari sidikpolisinews.id, yang berhasil mendapatkan keterangan dari salah satu pegawai dapur, menanyakan perihal kondisi makanan yang dilaporkan.

“Itu sudah kita tarik dan kita ganti dengan makanan kering,” jawab seorang pegawai, mengonfirmasi bahwa makanan yang bermasalah telah ditarik dari peredaran. Ketika ditanya tentang penyebab lontong yang tidak matang dan kurangnya pengawasan, pegawai tersebut membantah bahwa lontong tersebut dipasok dari luar, menegaskan bahwa itu dimasak di dapur mereka sendiri.

Insiden ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Banyak yang berharap agar Yayasan Puku Bumi Restu Putra dapat meningkatkan kompetensi dan disiplin dalam pengawasan kualitas makanan, terutama mengingat program ini merupakan inisiatif penting dari pemerintah, khususnya dari Presiden Prabowo Subianto.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi atau pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yayasan maupun pengurusnya.

Situasi ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program sosial berskala besar.

Komunitas lokal menunggu dengan harapan agar pihak yayasan segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa program yang bertujuan mulia ini dapat berjalan sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang seharusnya.

(Pirman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *