HALSEL sidikpolisinwes,id
Halsel, 8 September 2025 – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Senin (8/9), gabungan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung dan Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) turun ke jalan menuntut DPRD lebih serius menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam orasinya, koordinator aksi Bung Ady Hj. Adam menyoroti sejumlah persoalan daerah, mulai dari polemik pelantikan empat kepala desa yang dinilai cacat prosedural, mangkraknya pembangunan Masjid Raya Labuha, hingga dugaan ketidaktransparanan penggunaan dana hibah untuk Universitas Nurul Hasan.
Menurutnya, DPRD terkesan menutup mata terhadap berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan. “Kami sudah tidak percaya lagi kepada DPRD. Mereka tidak berdiri di atas penderitaan rakyat, melainkan sibuk dengan kepentingan politik praktis,” tegas Bung Ady dalam orasinya.
Aksi massa berlangsung di tiga titik strategis sekitar kantor DPRD: pintu masuk, pintu keluar, dan area papan nama. Sebagai bentuk kekecewaan, para pengunjuk rasa mencabut baliho papan nama DPRD yang terpasang di gerbang masuk dan keluar kantor dewan.
Menariknya, meski diguyur hujan deras, massa tetap bertahan hingga Ketua DPRD Hj. Salma Samad, S.P., bersama sejumlah anggota dewan akhirnya menemui mereka. Wakapolres Halmahera Selatan, Kompol Asis SH, MSI, turut mendampingi pertemuan tersebut.
Dalam dialog singkat, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disuarakan. “Kami mengapresiasi semangat teman-teman yang hadir di sini. Persoalan-persoalan yang disampaikan akan kami tindaklanjuti dengan serius,” ujar Hj. Salma di hadapan peserta aksi.
Sementara itu, aparat kepolisian terlihat siaga menjaga jalannya aksi agar tetap berlangsung aman dan tertib. BARAH dan OKP Cipayung menegaskan, aksi ini bukan sekadar protes, melainkan peringatan keras agar DPRD segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang diangkat masyarakat.
(Tim Redaksi)
HALSEL sidikpolisinwes,id
Halsel, 8 September 2025 – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Senin (8/9), gabungan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung dan Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) turun ke jalan menuntut DPRD lebih serius menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam orasinya, koordinator aksi Bung Ady Hj. Adam menyoroti sejumlah persoalan daerah, mulai dari polemik pelantikan empat kepala desa yang dinilai cacat prosedural, mangkraknya pembangunan Masjid Raya Labuha, hingga dugaan ketidaktransparanan penggunaan dana hibah untuk Universitas Nurul Hasan.
Menurutnya, DPRD terkesan menutup mata terhadap berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan. “Kami sudah tidak percaya lagi kepada DPRD. Mereka tidak berdiri di atas penderitaan rakyat, melainkan sibuk dengan kepentingan politik praktis,” tegas Bung Ady dalam orasinya.
Aksi massa berlangsung di tiga titik strategis sekitar kantor DPRD: pintu masuk, pintu keluar, dan area papan nama. Sebagai bentuk kekecewaan, para pengunjuk rasa mencabut baliho papan nama DPRD yang terpasang di gerbang masuk dan keluar kantor dewan.
Menariknya, meski diguyur hujan deras, massa tetap bertahan hingga Ketua DPRD Hj. Salma Samad, S.P., bersama sejumlah anggota dewan akhirnya menemui mereka. Wakapolres Halmahera Selatan, Kompol Asis SH, MSI, turut mendampingi pertemuan tersebut.
Dalam dialog singkat, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disuarakan. “Kami mengapresiasi semangat teman-teman yang hadir di sini. Persoalan-persoalan yang disampaikan akan kami tindaklanjuti dengan serius,” ujar Hj. Salma di hadapan peserta aksi.
Sementara itu, aparat kepolisian terlihat siaga menjaga jalannya aksi agar tetap berlangsung aman dan tertib. BARAH dan OKP Cipayung menegaskan, aksi ini bukan sekadar protes, melainkan peringatan keras agar DPRD segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang diangkat masyarakat.
(Tim Redaksi)
