Sumbawa (NTB) , Sidikpolisinews.id : Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Zohran, S.H., menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, demi meningkatkan kesejahteraan petani jagung. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II bersama Perum Bulog, pengusaha corn dryer dan perwakilan petani, Selasa (22/4/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Pimpinan DPRD Sumbawa itu turut dihadiri oleh Manajer Keuangan Perum Bulog NTB, Sekretaris Dinas Koperindag, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, para kepala desa, perwakilan Gapoktan Sesopo Ate, serta pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D).
Dalam forum tersebut, Zohran menyoroti informasi dari Gapoktan terkait biaya produksi jagung petani yang berkisar di angka Rp 3.000 per kilogram. Ia menilai bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram dapat mendongkrak kesejahteraan petani, asalkan benar-benar diterapkan di lapangan.
“Pertemuan ini bukan untuk mencari siapa yang paling unggul, melainkan untuk membangun sinergi. Harapan kita, petani bisa untung, pengusaha tersenyum dan Bulog mencapai target cadangan pangan,” tegas Orek, akrabnya disapa.
Zohran juga menyinggung soal standar kadar air 14 persen yang kini menjadi tolak ukur pembelian jagung oleh perusahaan besar di Jawa. Ia mendorong agar edukasi kepada petani diperkuat, mengingat pencapaian kadar air tersebut membutuhkan biaya dan proses pengeringan yang tidak sederhana.
“Kita harus pahami bahwa kadar air 14 persen ini bukan hanya syarat kualitas. Tapi juga berdampak pada rantai harga dan margin usaha. Pengusaha corn dryer harus menanggung biaya tambahan untuk mencapai standar ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Orek mendorong Perum Bulog agar mempersiapkan diri untuk menyerap jagung petani. Mulai dari kesiapan gudang, pendanaan, hingga armada angkut. Ia juga mengusulkan kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki fasilitas pengeringan dan pergudangan.
“Saya harap penyerapan jagung ini berhasil. Untuk itu, kami minta TNI-Polri turut mengawal prosesnya agar tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kodim 1607/Sumbawa, Kapten Inf Amdatullah, menyampaikan bahwa mekanisme pengawalan seperti pada komoditas gabah bisa diterapkan pada jagung.
“Jika sistem ini berjalan baik, maka harga Rp 5.500 per kilogram akan bisa diterima petani,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Intel Polres Sumbawa, Iptu Lalu Eka Prahadian, M.M.Inov, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mengawasi distribusi harga. Agar tidak terjadi praktik penyelewengan di lapangan. Ia menyoroti praktik ijon yang masih marak dan menyebabkan petani kehilangan potensi keuntungan.
“Petani bagian dari rantai pasok. Sistem akan sehat jika semua pihak memperoleh manfaat yang adil,” tegasnya.
RDP ini diharapkan menjadi tonggak awal terbangunnya sinergi konkret antara petani, pengusaha, dan pemerintah dalam mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.
(Tim Red NTB)
