Sidikpolisinews.id Aceh Barat-Indonesia bergerak Hari buruh lahir dari rentetan perjuangan kelas pekerja di abad 19 menandakan perubahan drastis, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat.
Dimana buruh menuntut hak-hak kerja menjadi maksimal delapan jam sehari. May day 2025 aliansi buruh bergerak aceh barat, menilai gerakan mahasiswa dan buruh untuk memulihakan kerusakan demokrasi dan negara hukum Indonesia.
Terus memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara di Indonesia. Korlap aksi Rahmat Afrizal kebijakan pemerintah tidak mengikutsertakan kelompok buruh dalam berbagai kebijakan terkait ketenaga kerjaan sehingga membawa dampak buruk bagi kesejahteraan,
dan juga berdampak pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh. UU No 6 Tahun 2023 cipta kerja memuat ketentuan yang merugikan buruh , Kondisi hari ini semakin diperparah dengan permenaker No 6 Tahun 2020 tentang pemangangan di dalam negeri dan pp nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan,
dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kebijakan tersebut menuntut kaum buruh untuk terus bekerja dengan upah yang minim ditengah melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Akibat kebijakan pemerintah tanpa adanya perhitungan yang matang sehingga pabrik-pabrik yang memilih tutup atau pemindahan produksi ke nagari orang sehingga menciptakan PHK massal di tahun 2025 yang membunuh harapan,
menciptakan derita berlapis buruh perempuan yang di pinggirkan. Selain hari buruh 1 mei juga merupakan hari aneksasi, papua, 62 tahun yang lalu, bangsa papua barat dirampas paksa lewat trik kolonial atas dasar nasionalisme, sihingga melahirkan penindasan secara sistematis masif dan terstuktur, kekerasan, penangkapan, penjarahan,
rasisme, dan marginalisasi, tanah papua dipaksa bersatu dengan negara yang tidak benar-benar memikirkan nasib mereka. Berdasarkan dari permasalahan hal tersebut kami dari aliansi buruh bergerak menuntut:Mendesak pemerintah untuk menaikan upah minimum sesuai (KHL) kebutuhan hidup layak Menuntut regulasi jam kerja sesuai ketentuan UU ketenagan kerjaan. pemenuhan hak-hak dasar buruh perempuan
(cuti kehamilan, jaminanan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja) terpenuhi.Stop pemutusan hubungan kerja (PHK) massal Menjamin kebebasan berserikat dan berunding untuk pekerja. Cabut UU Cipta Kerja No 6 Tahun 2023.Wujudkan pendidikan yang berkualitas gratis, dan berkeadilan sampai kepelosok desa. Tolak pemerintah Fasis dan Militeristik. Mengecam represifitas TNI / POLRI di Tanah Papua. Narasumber korlap aksi Rahmat afrizal.
