Sidikpolisinews.id MEULABOH — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan komitmen kuat dalam menyukseskan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN), termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR). Dukungan konkret ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan lahan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Kurdi, pada Jumat, 31 Oktober 2025, menyatakan bahwa intervensi pemerintah daerah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap proyek-proyek strategis yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat.
Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Kurdi menjelaskan bahwa Pemkab Aceh Barat telah mengambil langkah sigap untuk mendukung program MBG, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan anak sekolah.
“Kami melakukan dukungan terkait dengan intervensi yang merupakan proyek strategis dari pemerintah pusat seperti MBG, untuk kita menyediakan lahan Satuan Dapur yang ada,” ujar Kurdi.
Penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur ini penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lancar, higienis, dan tepat sasaran di tingkat daerah.
Penyediaan Lahan untuk Sekolah Rakyat (SR)
Selain MBG, Pemkab Aceh Barat juga mendukung penuh program Sekolah Rakyat (SR). Program ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kemudian juga Sekolah Rakyat, kita juga sudah menyediakan lahan 8 hektar untuk mendukung program tersebut,” tambah Sekda.
Lahan seluas 8 hektar yang telah disiapkan ini akan menjadi fondasi bagi pembangunan fasilitas pendidikan yang inklusif, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Intervensi Pengendalian Inflasi
Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah, Aceh Barat juga aktif melaksanakan intervensi pengendalian inflasi. Intervensi ini mengikuti secara langsung arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kita inflasi juga seperti itu, kita menyediakan dukungan enam langkah yang menjadi arahan dari Kemendagri langsung,” jelas Kurdi.
Enam langkah strategis yang diinstruksikan Kemendagri kepada pemerintah daerah umumnya meliputi:
Melaksanakan operasi pasar murah.
Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor.
Kerja sama dengan daerah penghasil komoditas.
Gerakan menanam komoditas pangan cepat panen.
Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi.
Dukungan transportasi dari APBD untuk kelancaran pasokan.
Dukungan nyata ini menegaskan komitmen Pemkab Aceh Barat untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat demi tercapainya target-target pembangunan nasional, baik di sektor gizi, pendidikan, maupun stabilitas ekonomi.
Apakah Anda ingin mengetahui detail lebih lanjut mengenai lokasi lahan yang disediakan di Aceh Barat untuk program MBG atau Sekolah Rakyat?
