Lombok Tengah sidikpolisinews.id – Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan audit penggunaan dana desa (DD) pada 24 Desa yang telah melaksanakan Pilkada Serentak untuk tingkat Desa pada 26 Februari 2025.
“Untuk 24 Desa yang telah melaksanakan pilkada tingkat desa sedang di audit”,kata kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Lalu Aknal Afandi di Lombok Tengah, Rabu.
Ia mengatakan tujuan di lakukan audit tersebut agara terbit administrasi, terutama dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) yang telah di laksanakan, sehingga program yang di laksanakan sesuai dengan aturan.
“Audit ini rutin di laksanakan setiap tahun, namun untuk desa yang melaksanakan pilkada tingkat desa yang kami dahulukan”, katanya.
Ia mengatakan hal hal yang menjadi temuan saat audit dalam penggunaan dana desa(DD) maupun anggaran dana desa (ADD) yang diminan adalah pembayaran pajak.
“Dalam aturan sudah jelas mana program yang dikenai pajak dan mana yang tidak”, jelasnya.
Ia mengatakan apa yang menjadi temuan dalam audit tersebut, kepala desa wajib menindak lanjuti, namun jika tidak tentunya di tanggung sendiri atau di proses sesuai hukum.
“Nilai temuan pajak yang belum di bayar oleh desa itu bervariasi mukai Rp5juta hingga Rp 20juta”, katanya.
Ia mengatakan alasan dari kepala desa yang belum mebayar pajak tersebut, karena lupa, namun pihaknya tetap bekerja sesuai aturan bahwa pajak itu wajib di bayar.
“Selain pajak yang menjadi temuan juga ada kelebihan pembayaran program”, katanya.
Adapun desa yang melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2025 diantaranya Desa Bilebante, Pandan Tinggang, Kerame Jati,Dadap, Jeropuri, Pengonak, Beleke Daye, Beleke Lebesane, Lelong, Prako, Tibusisok, dan Lingkok Beringe.
Selain itu, Desa Janggawana, Berinding, Pajangan, Lendang Tampel, Ganti, Ketare, Mekarsari, Ubung, Mantang, Aik Berik, Desa Prabu, dan Desa Jago.
(Tim Red sidikpolisinews.idNTB)
