Sidikpolisinews.id Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, bersama Plt Sekda dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat kembali melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) serta Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen SDA Mayjen Arnold mengikutsertakan jajaran Direktur dan Kepala Balai terkait untuk membahas sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat.
“Usulan kami mencakup lanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci, saluran irigasi sekunder dan tersier, pengaman tebing sungai, kolam retensi, hingga perbaikan jalan dan jembatan. Alhamdulillah, tahun 2026 ini kita mendapatkan alokasi anggaran dari Dirjen SDA sebesar Rp 25 miliar untuk pengaman tebing serta irigasi sekunder dan tersier,” ujar Tarmizi.
Tarmizi menjelaskan, alokasi anggaran dari Dirjen SDA tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 10 miliar.
Terkait proyek lanjutan, Tarmizi memaparkan detail alokasi dan usulan yang sedang diperjuangkan:
Besaran anggaran tahun 2026 masih dalam tahap diskusi. Sebagai pembanding, proyek ini memperoleh alokasi Rp 35 miliar pada tahun 2025. Secara keseluruhan, penyelesaian proyek ini masih membutuhkan dana sekitar Rp 2,5 triliun.
Inpres Jalan Daerah (IJD): Dari Dirjen Bina Marga, Aceh Barat memperoleh Rp 14 miliar pada tahun 2025 untuk pembangunan jalan RGM Meureubo. Untuk tahun ini, Pemkab mengusulkan dua paket pekerjaan bernilai total Rp 28 miliar yang saat ini sedang menunggu persetujuan final akibat efisiensi anggaran kementerian.
Anggaran khusus pengaman tebing dan muara yang terdampak bencana akan disalurkan melalui Satgas Rehab Rekon. Rincian item dan nominalnya akan segera diumumkan.
Mengingat Kementerian PUPR sedang menerapkan efisiensi anggaran di tengah kendala teknis, Pemkab Aceh Barat mendiskusikan solusi alternatif melalui skema pinjaman luar negeri (LOAN) oleh Pemerintah Pusat. Dalam waktu dekat, Kementerian PUPR dijadwalkan akan menggelar rapat teknis bersama Bappenas untuk membahas skema tersebut.
Sementara itu, untuk pembangunan kolam retensi yang diperkirakan menelan biaya Rp 300 miliar, saat ini masih dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Proses DED kolam retensi memerlukan koordinasi intensif dengan Balai Teknik Pantai Buleleng Bali, Balai Teknik Sungai Solo, serta Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Bandung. Baru-baru ini kami menugaskan Kadis PUPR Aceh Barat untuk berkoordinasi langsung ke sana terkait hal teknis tersebut,” pungkas Tarmizi.
