Bintuni, Biscoop sidik polisi news – id Aksi pemalangan Kantor Distrik Biscoop yang dikoordinir oleh Menase Asmorom (Kepala Kampung Jahabra) bersama masyarakat dari 14 kampung merupakan bentuk protes langsung terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya Dinas PUPR.Poin Utama Tuntutan Masyarakat:Kejelasan Anggaran Rp1 Miliar: Masyarakat mempertanyakan hilangnya alokasi anggaran Rp1 miliar pada tahun 2026 yang seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pelayanan di tingkat Distrik Biscoop.
Keberlanjutan Program Bupati Sebelumnya: Koordinator aksi menegaskan bahwa program anggaran Rp1 miliar untuk 28 distrik yang disalurkan oleh Bupati sebelumnya (Piet Mat) wajib dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini dan tidak boleh dihilangkan.
Sikap Tegas Massa: Warga 14 kampung menyatakan kekecewaan mendalam dan berkomitmen bahwa palang kantor distrik tidak akan dibuka sampai ada jawaban resmi dan kepastian nyata dari pemerintah daerah.
tuntut Transparansi Anggaran Rp1 Miliar, Masyarakat 14 Kampung Palang Kantor Distrik BiscoopTELUK BINTUNI, 10 JUNI 2026 – Masyarakat dari 14 kampung di Distrik Biscoop, Kabupaten Teluk Bintuni, menggelar aksi protes keras dengan melakukan pemalangan terhadap Kantor Distrik Biscoop.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kampung Jahabra, Menase Asmorom, yang bertindak sebagai koordinator lapangan.
Pemalangan ini dipicu oleh kekecewaan mendalam masyarakat terkait hilangnya alokasi anggaran Rp1 miliar untuk peningkatan kualitas pelayanan distrik pada tahun anggaran 2026.
Menase Asmorom menegaskan bahwa anggaran dana stimulan Rp1 miliar per distrik merupakan program strategis yang diinisiasi oleh mantan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw (Piet Mat), untuk 28 distrik. Menurutnya, pemerintahan daerah yang sekarang memiliki kewajiban moral dan birokrasi untuk melanjutkan program tersebut demi kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kami mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengapa anggaran Rp1 miliar untuk peningkatan pelayanan di Distrik Biscoop tidak ada dalam perencanaan tahun ini? Pemerintah saat ini harus melanjutkan program yang menyentuh masyarakat, jangan justru dihilangkan,” ujar Menase Asmorom dalam orasinya.
Masyarakat Biscoop merasa dianaktirikan dan kecewa terhadap kebijakan pemerintah daerah saat ini yang menghapus anggaran krusial tersebut.
Akibat hilangnya dana ini, rencana peningkatan fasilitas publik dan pelayanan administrasi di distrik menjadi terhambat.
Massa aksi menegaskan sikap bahwa pemalangan Kantor Distrik Biscoop tidak akan dibuka dan seluruh aktivitas pemerintahan di tingkat distrik akan lumpuh total sampai ada kejelasan yang pasti.
Mereka menuntut kehadiran perwakilan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Dinas PUPR secara langsung untuk memberikan jawaban dan solusi konkret di hadapan warga 14 kampung.
Kontak Media / Narahubung: Nama: Menase AsmoromJabatan: Koordinator Aksi / Kepala Kampung JahabraLokasi: Distrik Biscoop, Kabupaten Teluk Bintuni.
( Mosoimen ) Redaksi.
