WARTAGLOBAL.ID || NTT, Rinhat – Akses jalan kabupaten menuju Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, kembali lumpuh total pada Minggu (26/4/2026). Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama tiga hari terakhir menjadi pemicu utama amblasnya badan jalan. Namun, di balik bencana alam ini, muncul kemarahan publik yang mendasar: jalan yang putus ini merupakan titik yang sama dengan area longsor pada musim hujan tahun lalu, di mana perbaikan yang dilakukan dinilai jauh dari standar kelayakan.
Penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa titik jalan yang ambruk hari ini adalah lokasi yang sama dengan longsoran besar tahun lalu. Setelah kejadian sebelumnya, pihak terkait memang sempat melakukan perbaikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemulihan tersebut hanyalah tindakan tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan struktural.
Warga setempat menyoroti bahwa perbaikan yang dilakukan pasca-longsor tahun lalu terkesan terburu-buru dan tidak tuntas. “Tahun lalu sudah longsor, diperbaiki tapi tidak seratus persen. Hanya dibuat seadanya, seolah-olah hanya untuk menggugurkan kewajiban administratif tanpa memikirkan ketahanan jangka panjang,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Pernyataan ini mencerminkan skeptisisme warga terhadap kualitas pemeliharaan infrastruktur di Malaka. Jika perbaikan sebelumnya dilakukan dengan kajian teknis yang matang, seharusnya struktur tanah di titik rawan tersebut sudah diperkuat dengan talud penahan tanah atau drainase yang memadai, bukan sekadar penimbunan yang mudah tergerus air.
Putusnya akses ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan cerminan dari kegagalan mitigasi bencana dan buruknya manajemen pemeliharaan infrastruktur. Menghabiskan anggaran untuk perbaikan yang “setengah hati” pada akhirnya justru merugikan negara dan masyarakat. Alih-alih mencegah kerusakan berulang, tindakan tersebut justru membuang sumber daya karena harus melakukan perbaikan berulang kali di titik yang sama.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malaka kini dituntut untuk memberikan penjelasan transparan mengenai rincian anggaran dan spesifikasi teknis perbaikan yang dilakukan tahun lalu. Apakah pengerjaan tersebut memang diselesaikan sesuai spesifikasi, atau terjadi pemangkasan kualitas yang membuat jalan tersebut kembali ambruk saat diuji oleh cuaca ekstrem?
Hingga saat ini, mobilitas ribuan warga dari dan menuju Kecamatan Rinhat benar-benar terputus. Bagi masyarakat, perbaikan darurat kembali menjadi solusi jangka pendek yang tidak memberikan rasa aman.
Publik kini menagih komitmen pemerintah daerah untuk tidak lagi menggunakan metode “pemadam kebakaran”—hanya bertindak saat bencana terjadi. Warga menuntut rehabilitasi total yang melibatkan ahli geoteknik agar kejadian ini tidak menjadi siklus tahunan yang memiskinkan ekonomi warga akibat terhambatnya distribusi logistik.
Jika pemerintah daerah tetap bersikukuh dengan standar pengerjaan yang tidak maksimal, maka pertanyaannya bukan lagi “kapan jalan ini akan putus”, melainkan “berapa lama lagi masyarakat harus menanggung akibat dari kelalaian birokrasi ini?”
Roy S
