BINTUNI, sidik polisi news • id .Per 20 April 2026 – Forum Anak-Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus Kabupaten Teluk Bintuni (Forapelo) secara resmi menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas realisasi pengangkatan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Apresiasi tersebut ditujukan khusus kepada Bupati Teluk Bintuni, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni yang dinilai telah bekerja keras dalam mengawal proses administrasi hingga penyerahan Surat Keputusan (SK).
Realisasi Kuota dan Target Kinerja
Koordinator Forapelo 7 Suku Bintuni, Tobias Mosoimen, dalam rilis resminya pada hari ini, Senin (20/4), mengonfirmasi bahwa penyerahan SK ini merupakan jawaban atas penantian panjang para tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.
Tercatat dari total 1.339 kuota yang tersedia, sebanyak 1.054 orang telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan resmi menerima SK PPPK Paruh Waktu.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyerahkan SK kepada 1.054 orang yang memenuhi syarat. Ini adalah langkah nyata dalam memberikan kepastian status kerja bagi saudara-saudara kita,” ujar Tobias dalam rilisnya seperti yang dilaporkan oleh Panitia penyelenggara.
Harapan dan Prioritas Anak Anak Asli Bintuni
Forapelo berharap pengangkatan ini menjadi motivasi bagi para pegawai baru untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Pegawai PPPK ke depan harus bekerja dengan baik dan melayani masyarakat dengan hati,” tambah Tobias.
Selain aspek pelayanan, pengangkatan PPPK dengan perjanjian kerja ini bertujuan utama untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Teluk Bintuni.
Namun, di sisi lain, Forapelo juga menitipkan pesan krusial bagi kebijakan pemerintah di masa mendatang.
Forapelo mengharapkan agar ke depan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tetap konsisten memprioritaskan anak-anak asli dari 7 suku Bintuni dalam setiap proses rekrutmen pegawai. Hal ini ditegaskan sebagai upaya untuk memastikan putra-putri daerah menjadi tuan di atas tanah leluhurnya sendiri melalui implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang tepat sasaran.
Tutup redaksi Mosoimen.
