Sidikpolisinews.id NAGAN RAYA – Ratusan warga Desa Mon Dua, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, meluapkan kemarahan dengan mendatangi Kantor Keuchik setempat pada Senin (30/5/2026). Aksi massa ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap proses pendataan dan distribusi bantuan banjir yang dinilai tidak transparan.
Warga menuding adanya praktik tebang pilih dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan aspirasi di lapangan, masyarakat menilai bantuan lebih banyak mengalir kepada orang-orang terdekat Keuchik (Kepala Desa), sementara banyak korban terdampak yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan.
Salah satu perwakilan warga, Muslem, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan puncak dari kegeraman masyarakat yang merasa suara mereka selama ini tidak didengar oleh pihak aparatur desa.
“Kekecewaan warga ini bukan tanpa alasan. Kami melihat ada ketidakadilan dalam pembagian bantuan yang seharusnya menjadi hak para korban terdampak banjir secara merata,” ujar Muslem di sela-sela aksi.
Sebelum aksi massa ini pecah, warga mengklaim telah menempuh cara-cara persuasif untuk meminta klarifikasi. Namun, upaya tersebut selalu menemui jalan buntu. Berikut adalah poin-poin yang memicu eskalasi massa:
Warga mengaku sudah berulang kali mencoba menemui Keuchik, baik di kantor maupun di kediaman pribadinya.
Pihak Keuchik dinilai enggan memberikan penjelasan transparan dan cenderung menghindari pertemuan dengan warga.
Sikap bungkam dari aparat desa inilah yang akhirnya menyulut amarah warga hingga memutuskan untuk melakukan unjuk rasa secara langsung.
“Sudah berkali-kali masyarakat mencoba menemui kepala desa untuk meminta penjelasan, tapi tidak pernah mau ditemui. Ini yang membuat warga akhirnya turun langsung melakukan aksi,” tegas Muslem.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di sekitar area kantor desa. Mereka membawa tuntutan utama, yakni:
Melakukan verifikasi data korban banjir yang melibatkan perwakilan masyarakat secara jujur.
Meminta Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten Nagan Raya segera turun tangan untuk memediasi konflik.
Warga berharap adanya transparansi agar bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun donatur dapat tersalurkan sesuai dengan fakta di lapangan, bukan berdasarkan kedekatan personal.
Pewarta/udinjazz
