BINTUNI, SIDIK POLIS NEWS—( FORAPELO 7 Suku ) Forum Anak Asli Tujuh suku Peduli Otsus kabupaten teluk Bintuni Bersama Sejumlah Aliansi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni (Unimutu) Teluk Bintuni turun ke jalan menggelar aksi kemanusiaan Pengalangan Dana untuk membantu warga terdampak Pengungsian akibat konflik bersenjata di Distrik Moskona Utara dan Distrik Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni.
Aksi solidaritas ini digelar di dua titik, yakni lampu merah Pasar Sentral dan Kampung Lama Distrik Bintuni, pada Rabu (22/10/2025). Para relawan Forapelo 7 suku dan Aliansi mahasiswa teluk Bintuni membawa kotak sumbangan, spanduk, dan poster bertuliskan ajakan solidaritas, mengundang perhatian warga yang melintas di sepanjang jalan raya Bintuni.
Masyarakat tampak antusias memberikan donasi,bantuan kemanusiaan hal ini menunjukkan tingginya kepedulian terhadap para korban konflik di bersenjata di wilayah pegunungan tersebut.
Baku tembak antara aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terjadi di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, pada Sabtu (11/10/2025). Insiden tersebut menewaskan satu anggota TNI dan minimbulkan ratusan warga sipil di distrik moskona Utara dan moskona Utara jauh mengungsi ke hutan untuk menyelamatkan diri.
Anggota Forapelo 7 suku Bintuni Tobias Mosoimen menyampaikan kepada awak media bahwa aksi Pengalangan Dana ini adalah inisiatif murni dari rasa kepedulian dari Forum anak anak Asli 7 suku Perduli Otsus kabupaten teluk Bintuni untuk membantu masyarakat, sipil yang saat ini ada mengungsi ke hutan akibat kontak senjata antara TPNPB dan TNI POLRI di dua distrik moskona Utara dan Distrik Moskona Utara jauh.
Data lapangan menyebutkan, sedikitnya 196 warga dari sembilan kampung di dua distrik terdampak kini hidup dalam kondisi memprihatinkan tanpa akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Salah satu mahasiswa Unimutu, Novian Mesrey, menjelaskan bahwa aksi ini dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi dan perhatian dari pemerintah Daerah kabupaten teluk Bintuni terhadap nasib para pengungsi.
“Sampai sekarang kami belum tahu apakah para pengungsi sudah mendapat bantuan atau belum. Karena itu, kami turun ke jalan untuk membantu semampu kami,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Moskona, Seprianus Yerkohok, menyerukan agar pemerintah kabupaten teluk Bintuni segera mengambil tindakan bantuan kemanusiaan secepatnya.
“Kami berharap Bupati dan Ketua DPRK Teluk Bintuni segera menarik para warga pengungsi ke kota dan memberikan perhatian kepada warga . Mereka butuh bantuan segera,” tegasnya.
Koordinator aksi, Ruben Frasa, mengatakan kegiatan penggalangan dana ini telah berlangsung selama dua hari dan melibatkan sekitar 60 relawan dari berbagai organisasi dan komunitas.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Teluk Bintuni. Yang terlibat adalah teman-teman dari Unimutu, Forapelo 7 suku Bintuni, Moskona Bersatu, dan masyarakat peduli lainnya,” jelas Ruben.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kesbangpol segera berkoordinasi dengan Bupati untuk secepatnya membentuk Tim Penyelamatan Pengungsi.
“Kami berharap tim ini segera dibentuk karena kondisi di lapangan semakin memprihatinkan,” tuturnya.
Ruben juga menyebut, dua distrik terdampak kini kosong dari aktivitas warga.
“Di sana tidak ada lagi masyarakat, hanya hewan ternak yang tersisa. Mereka sulit dihubungi karena masih bersembunyi di hutan, Trauma ujarnya.
Sejumlah sumber lokal melaporkan, rumah, sekolah, dan gereja mengalami kerusakan akibat operasi militer pasca bentrokan. Warga belum bisa kembali ke kampung karena khawatir terhadap intimidasi dan kekerasan aparat.
Koalisi masyarakat sipil di Teluk Bintuni mendesak pemerintah untuk Menghentikan operasi militer di wilayah sipil Moskona Utara dan Moskona Utara jauh, dan Menarik pasukan TNI, POLRI dari pemukiman warga, serta
Membuka akses bagi lembaga kemanusiaan dan media independen untuk meninjau kondisi pengungsi.
Mereka juga menuntut jaminan keselamatan dan perlindungan hukum bagi warga terdampak, serta penghentian tindakan penyisiran dan penangkapan sewenang-wenang.
Peristiwa ini kembali menunjukkan kerentanan warga sipil di tengah konflik bersenjata di Tanah Papua lebih khusus kabupaten teluk Bintuni wilayah Moskona pengunungan. Banyak pihak berharap pemerintah segera meninjau ulang pendekatan keamanan dan menggantinya dengan dialog, pendekatan kemanusiaan, serta keadilan sosial, guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
( Redaksi Tobias Mosoimen.
