Kendari, sidikpolisinews.id
31 Agustus 2025 Situasi pasca meluasnya aksi massa di sejumlah daerah masih menyisakan ketegangan. Presiden Prabowo Subianto, pada Jumat (30/8) di Bogor, memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas langkah pengamanan. Presiden menegaskan TNI-Polri harus bertindak tegas terhadap aksi anarkis yang mengarah pada tindak pidana, seperti pembakaran, perusakan fasilitas umum, dan penyerangan markas aparat.
Kapolri memastikan aparat akan bertindak terukur demi melindungi kepentingan masyarakat agar aktivitas kembali normal. Sementara Panglima TNI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya penyusup yang memanfaatkan situasi untuk mengadu domba. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sebuah halte di Jakarta terbakar bukan oleh massa pendemo, melainkan oleh oknum lain yang sengaja melakukannya ketika kondisi lengang.
Ironisnya, dugaan tindakan represif juga menyasar tenaga medis. Kejadian di Solo menjadi sorotan publik setelah seorang sopir ambulans diduga dianiaya aparat hingga berlumuran darah saat hendak menolong pendemo yang terluka.
Ketua Umum Asosiasi Pekerja Pertukangan Sulawesi Tenggara, Soni Maarisit, menilai bahwa langkah pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada aspek keamanan.
“Tindakan tegas yang dimaksud Presiden harus dipahami secara proporsional, bukan sekadar berujung pada kekerasan. Suara rakyat yang turun ke jalan adalah bentuk kegelisahan yang ingin didengar dan ditindaklanjuti, bukan untuk dimusuhi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan utama justru ada pada lemahnya sikap DPR RI yang dinilai “menghilang” di saat rakyat menuntut kejelasan.
“Kita menyaksikan bagaimana gedung DPRD dibakar massa. Itu adalah simbol kemarahan rakyat karena DPR RI belum menyatakan sikap yang jelas. Selama ini pergerakan hanya dari presiden dan aparat keamanan. Padahal yang ditunggu rakyat adalah langkah konkret dari para wakilnya di parlemen,” lanjutnya.
Menurutnya, langkah yang paling ditunggu saat ini bukan sekadar pernyataan permintaan maaf atau janji perbaikan, melainkan kehadiran langsung anggota DPR untuk turun menemui rakyat, mendengarkan aspirasi, dan menyampaikan keputusan yang berpihak pada keadilan serta kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun golongan.
Ketua Umum Asosiasi Pekerja Pertukangan Sultra menegaskan, situasi sosial yang kian memanas tidak bisa hanya diredam dengan pendekatan keamanan. Presiden, aparat, dan DPR harus berada di garda depan untuk mengurai tuntutan rakyat.
(Soni)
